Dana Aspirasi DPR

Menurut Andrinof, dana aspirasi akan tumpang tindih dengan program-program pemerintahan Presiden Jokowi.

Atas sikapnya yang demikian, sebagian kalangan bahkan ada yang menilai SBY memiliki kepribadian ganda.

Usulan dana aspirasi itu harus berdasarkan keputusan bersama antara DPR dan pemerintah.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul menuding masalah dana aspirasi ini permainan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Tak mau dibilang 'membangkang', Ibas langsung klarifikasi.

Menurut Eva, DPR telah bermigrasi ke ranah eksekutor, sehingga melampaui tugas dan wewenangnya.

Menurut Mega, salah satunya dana aspirasi akan mengakibatkan lahirnya sistem Pemilu yang bersifat liberal.

"Saya bekas Menko, kalau enggak banyak yang enggak ke sentuh APBN APBD, ini caranya supaya bekerja," ucapnya.

"DPR dapat menjelaskan secara transparan bahkan melakukan sosialisasi kepada publik sebelum diimplementasikan."

Menurut Syarief, dana aspirasi akan sulit diselipkan dalam APBN 2016 karena saat ini kondisi perekonomian tengah buruk.

Ibas sebut Demokrat setuju pelaksanaan UP2DP, bukan mendukung dana aspirasi.

Ruhut menegaskan bahwa Demokrat, sesuai dengan sikap SBY akan menolak dana aspirasi.

"Kalau saya punya pengalaman jadi anggota DPR, tidak yakin anggota DPR bisa kontrol teknis pembangunan," jelas Tjahjo.

"Mungkin mau curi start, namanya Golkar lagi kisruh, ramai, pecah kongsi yah dia langsung," kata Ruhut.

Usulan dana tersebut harus diiringi dengan kriteria serta tujuan penggunaan dana tersebut harus jelas.

"Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal," kata Menteri Tjahjo.

SBY menolak dana aspirasi, namun Fraksi Demokrat justru mendukung dalam pembahasan di DPR.

Partai Demokrat sejauh ini belum menolak atau menerima dana aspirasi.

"Kalau ini dipaksa, ketimpangan pembangunan infrastruktur akan jelas sekali," kata Miryam.

Kami mau mendengar dulu bagaimana mekanismenya bagaimana, teknisnya bagaimana, baru kami putuskan," kata Mangindaan.