Dana Aspirasi DPR

Padahal Fraksi Demokrat DPR dipimpin anaknya sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Pemerintah bisa menolak usulan program dana aspirasi dalam pembahasan APBN.

Hanya PDIP, NasDem dan Hanura yang menolak program dana aspirasi ini.

Ical menegaskan, dana aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menurutnya, aturan keuangan diserahkan kepada mekanisme yang baik dan benar.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin mengingatkan anggotanya untuk tidak melibatkan orang dekat.

Fahri nilai mendukung dana aspirasi adalah kewajiban anggota DPR untuk perjuangkan rakyat di dapilnya.

Dalam rapat paripurna hari ini DPR sepakat total dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun atau Rp 20 miliar per anggota DPR

Meski tiga fraksi menolak, pembahasan dana aspirasi tetap dilanjutkan.

"Tidak ada pasal dalam UU jika DPR berjuang hanya untuk dapil saja. Itu hanya dalam UU MD3," ujar Rieke.

Selain itu, Golkar kubu Agung Laksono melihat dana aspirasi ini tak adil bagi daerah yang sedikit jumlah anggota DPR.

Baleg akan menetapkan tata cara dan mekanisme UP2DP dengan berbagai syarat.

"Intinya PDI Perjuangan ingin konsisten pemilu yang proporsional tertutup. Tidak sistem liberal," kata Hendrawan.

Hasil rapat di Baleg kemudian akan dibawa ke paripurna untuk dimintai persetujuan kepada seluruh anggota DPR.

"Kita hindari yang namanya DKF, yaitu duplikasi, kick back, dan proyek yang sifatnya fiktif," kata Misbakhun.

"Kalau sistemnnya tak baik tentu risiko-risiko harus kita antisipasi," kata Zulkarnain.

NasDem ingatkan fungsi DPR hanya menyetujui atau tidak anggaran yang diajukan pemerintah.

"Rencananya tiap usulan dari UP2DP kita tembuskan juga KPK dan BPK," kata Taufik.

Hanura sebut dana aspirasi demi kepuasan pribadi dan parpol.

"Tidak atas pribadi saja banyak yang korupsi, apalagi atas nama pribadi," jelas Victor soal penggunaan dana itu.