Dana Siluman Apbd Dki

Rapat yang dijadwalkan pukul 15.00 WIB belum mulai karena alasan hard copy e-budgeting belum beres.

Polda Metro Jaya melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) ke Mabes Polri.

Menteri Anies heran dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.

"Karena kasus ini kan akan melibatkan staf pemerintah provinsi DKI dan legislatif," kata Kombes Pol Martinus Sitompul.

"Cari jalan keluar yang elegan. Rakyat susah kalau APBD terhambat," kata dia.

Untuk kasus ini polisi menyiapkan 130 orang untuk dimintai keterangan, saat ini baru 87 yang sudah diperiksa.

KPK membantah telah melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung.

"Sampai mertua dan istri saya ngomong, si Ahok pakai baju anti peluru," kata Ahok.

Semula Ahok tak mengerti, sampai akhirnya ketahuan biaya memperbanyak buku pakai APBD.

Ada anggota yang setuju memakai pagu anggaran 2014, ada pula yang ingin APBD 2015 segera disahkan.

Hampir 60 persen warga Jakarta puas dengan kinerja Ahok, sedangkan DPRD dinilai tidak mewakili aspirasi warga.

Menurut Ahok, Dinas Pendidikan jadi lahan basah mark up anggaran.

"Kita masih minta kepada BPKP untuk melakukan audit, sehingga bisa ditentukan berapa besar kerugian," kata Martinus.

"McD kan 24 jam. Kalau perlu McD-nya kita pindahin ke sini," Ketua TAPD DKI Jakarta Saefullah.

Polda Metro menargetkan memeriksa 130 saksi tapi dari jumlah itu tak ada anggota DPRD DKI.

Ahok sebelumnya mensinyalir banyak anggaran yang di-mark up dalam APBD tahun lalu.

Dia mengaku dana miliaran itu diusulkan sudin dan dia berdalih tak tahu total anggarannya.

"Kalau tahun ini tidak selesai, saya prediksi tahun depan akan terulang," kata Sutiyoso.

Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi masih belum puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Sekda DKI itu.

Lulung dan Prasetyo berkeras agar Pemprov menjelaskan ihwal munculnya proyek UPS dalam APBD 2014.