Defisit APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rasio defisit APBN menurun hingga 3,29 persen terhadap PDB pada Oktober 2021 atau mencapai Rp548,9 triliun. Defisit anggaran terjadi karena belanja negara yang masih sedikit lebih tinggi yakni Rp2.058,9 triliun daripada penerimaan negara Rp1.510 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diperkirakan bisa menurunkan defisit anggaran pemerintah yang telah ditetapkan 4,85 persen dari PDB di tahun 2022.

Dalam rangka menjaga disiplin fiskal, Pemerintah harus kembali menurunkan defisit APBN di bawah 3 persen pada tahun 2023. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan ada dua cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk kembali menurunkan defisit yakni dengan reformasi perpajakan dan penajaman belanja pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut, pemerintah Indonesia terpaksa memperluas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di atas 3 persen saat pandemi Covid-19 terjadi pertama kali di tahun 2020.

Tauhid menilai pemerintah masih sulit menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari PDB karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, baru beberapa sektor perekonomian saja yang telah pulih dari dampak Covid-19.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 akan lebih rendah dari 5,7 persen. Data terkini menunjukkan defisit berada di posisi 5,1 persen.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran tersebut turun dibandingkan dua kali defisit sebelumnya. Tercatat defisit APBN tahun 2020 sebesar 6,1 persen dan APBN tahun 2021 sebesar 4,7 persen.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati defisit APBN 2022 senilai Rp 868,02 triliun. Angka itu setara 4,85 persen produk domestik bruto (PDB) dengan perkiraan sebesar Rp 17.897 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejak tahun 2017 pemerintah selalu disiplin dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi defisit APBN terus menurun sejak 2017 yang sebesar 2,5 persen dari PDB menjadi 2,2 persen pada 2019.

Mulai tahun ini pemerintah menurunkan defisit anggaran menjadi 5,8 persen. Sri Mulyani menyebut secara persentase memang menurun, namun secara nominal penurunannya tidak terlalu besar yakni Rp991 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pengelolaan utang Indonesia dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai dampak dari pandemi Covid-19 masih lebih baik dibandingkan berbagai negara lain di dunia. Tahun 2020 misalnya, defisit APBN terhadap PDB berada di angka 6,1 persen.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit APBN 2021 mencapai 5,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar dari target sebelumnya yang sebesar 5,7 persen terhadap PDB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan, defisit tahun anggaran 2022 mencapai sebesar Rp4,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan Rp860,0 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp283,2 triliun hingga semester I-2021. Defisit ini terjadi karena belanja negara sebesar Rp1.170,1 triliun, sedangkan penerimaannya hanya Rp886,9 triliun.

Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia melakukan reformasi fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Khususnya untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian, pemerintah harus tetap memikirkan langkah-langkah dalam menurunkan defisit APBN.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berada di kisaran 4,51 persen sampai 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan Rp808,2 triliun - Rp879,9 triliun, namun lebih kecil daripada 2021 yaitu 5,70 persen dari PDB atau Rp1.006,3 triliun.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan defisit fiskal ke level 2,97 persen pada 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang 2 Tahun 2020 terkait pelebaran ruang defisit fiskal lebih dari 3 persen hanya dalam waktu tiga tahun yakni 2020 hingga 2022.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyatakan, pembatasan kegiatan masyarakat secara luas dan pengendalian belanja, menjadi tantangan pemerintah dalam mengendalikan defisit anggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 2/2020 pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga akhir April 2021 sebesar Rp138,1 triliun. Defisit anggaran ini setara dengan 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).