Defisit APBN

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berada di kisaran 4,51 persen sampai 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan Rp808,2 triliun - Rp879,9 triliun, namun lebih kecil daripada 2021 yaitu 5,70 persen dari PDB atau Rp1.006,3 triliun.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 berada di kisaran 4,51 persen sampai 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini setara dengan Rp808,2 triliun - Rp879,9 triliun, namun lebih kecil daripada 2021 yaitu 5,70 persen dari PDB atau Rp1.006,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, defisit Maret 2021 terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah. Di mana pendapatan negara hanya mencapai Rp378,8 triliun, sedangkan posisi belanja negara meningkat mencapai Rp523 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, total pemberian stimulus seluruh negara dunia akibat pandemi Covid-19 yang dicatat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencapai USD11,7 triliun. Angka ini setara dengan 12 persen terhadap PDB dunia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami goncangan yang cukup kuat pada 2020. Tercatat, defisit sampai melebar ke 6,1 persen namun lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina.

Kementerian Keuangan meyakini defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa dicapai pada 2023. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2020 yang membolehkan pelebaran defisit selama tiga tahun saja.