Dewan Pengawas KPK

Albertina menyebut, keputusan menyidangkan laporan dugaan pelanggaran etik Lili ini dilakukan usai mengklarifikasi sejumlah pihak dan dokumen yang ada.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) masih menunggu keterangan lengkap dari Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati terkait dugaan gratifikasi motoGP Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Padahal pemimpin perusahaan negara itu berjanji segera memberikan penjelasan tertulis terkait kasus itu

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar hari ini Senin (30/5). Lili Pintauli diperiksa Dewas KPK terkait laporan dugaan penerimaan gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika.

Lili sebelumnya kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nicke yang diperiksa sekitar satu jam memilih bungkam usai pemeriksaan. Nicke yang dikawal beberapa pegawai PT pertamina memilih meninggalkan awak media tanpa membuka suara sedikit pun.

Nicke datang ke gedung ACLC KPK sekitar pukul 08.47 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang dan kerudung serta masker pink. Nicke terlihat didampingi beberapa pihak dari PT Pertamina.

Haris menyayangkan sikap Nicke yang tak memenuhi panggilan dewas KPK dengan gagalnya permintaan keterangan langsung terhadap Lili Pintauli Siregar.

Sebelum tersangkut dugaan gratifikasi tiket Mandalika, Lili juga diketahui pernah menjalin komunikasi dengan pihak yang sedang berperkara dengan KPK. Tak hanya itu, nama Lili Pintauli juga dilaporkan terkait kasus Tanjung Balai.

Diduga Lili tak hanya sendiri menerima fasilitas tiket nonton dan penginapan hotel selama kurang lebih satu minggu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar didesak mundur dari KPK karena terbukti melakukan pembohongan publik.

Surat tersebut ditujukan kepada mantan pegawai KPK yaitu Benydictus Siumlala dan kawan-kawan yang menjadi pihak pelapor Lili pada 15 September 2015.

Haris menegaskan, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dia menyatakan pihaknya sejauh ini masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Lili.

Lili diduga menerima gratifikasi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gratifikasi tersebut yakni tiket motoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Haris menyatakan pihaknya sejauh ini masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait dugaan penerimaan gratifikasi Lili.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai dugaan pelanggaran etik yang tak hanya sekali dilakukan Lili Pintauli dapat merusak integritas KPK. Kurnia berharap Lili Pintauli mempertanggungjawabkan perbuatannya demi menjaga kepercayaan publik.

Laporan itu bukan pertama kali diterima Dewas KPK. Lili tercatat kerap berurusan dengan Dewas KPK sejak menjadi punggawa antirasuah.

Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi dari perusahaan BUMN. Lili diduga menerima tiket motoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, yang dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kasus itu kini juga menjadi sorotan laporan praktik hak asasi manusia (HAM) yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas dan tiket menonton MotoGP di Mandalika. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang ditanya soal laporan itu enggan berkomentar.

Ali menyatakan KPK meyakini profesionalitas Dewan Pengawas dalam memeriksa setiap aduan sesuai ketentuan, mekanisme, dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 37 B UU KPK.