Dpr Angket Kpk

KPK Agus Rahardjo tengah mempertimbangkan menggunakan pasal 'obstruction of justice' atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum pada anggota Pansus Hak Angket DPR.

Masa kerja Pansus akan habis pada 28 September.

"Di medsos salah satu pimpinan atau anggota Pansus bilang bahwa Aris meminta izin kepada Kapolri karena masih jadi Polri aktif, kalau itu betul, dia sebagai Polri aktif padahal sudah KPK, itu salah dan kalau Kapolri mengizinkan juga salah," katanya kepada PulseFeed, Rabu (30/8).

Direktur Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman memenuhi undangan Pansus Angket KPK, semalam. Hal itu dilakukan meski pimpinan KPK tak memberinya izin. Aris bahkan menyebut apa yang dilakukan Pansus Angket KPK tidak menyalahi aturan konstitusi.

Direktur Penyidikan beberkan pengaruh wadah pegawai di KPK. Terlebih menurut Aries, pemilihan yang memimpin wadah pegawai KPK berdasarkan asas saling kenal.

Pimpinan KPK tak izinkan Direktur Penyidikan hadiri rapat Pansus. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak memberi izin Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aries Budiman menghadiri rapat dengar pendapat bersama panitia khusus hak angket.

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan Pansus sejak sebulan lalu sudah menduga ada mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

KPK malas komentar manuver Pansus angket di DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak mengomentari tindak tanduk Pansus angket KPK di DPR. KPK menganggap banyak pekerja yang lebih penting dipikirkan ketimbang manuver Pansus angket KPK.

Wakil Ketua Pansus angket KPK, Masinton Pasaribu menanggapi penilaian ICW yang menyebut kinerja Pansus tidak relevan dari tujuan awal. Menurutnya, tudingan ICW itu sangat tendensius dan tak ada satu pun yang terbukti kebenaran.

Pansus angket tantang KPK buka-bukaan. Agun pun mempertanyakan 15 tahun KPK berdiri apa saja yang sudah dilakukan. Menurut dia, berapa uang negara sudah diselamatkan dan berapa index prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara lain yang kurang dari 10 tahun sudah selesai.

Masinton menilai usulan Fahri untuk memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke forum rapat Pansus sebagai hal wajar.

Menurut Masinton, belum ada kegentingan yang mengharuskan Pemerintah mengeluarkan Peppu tentang KPK itu.

Pansus Angket masih kaji 11 temuan sementara terkait kinerja KPK. Temuan sementara itu hasil laporan pengaduan, penerimaan aspirasi, kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mabes Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan pemanggilan Presiden Jokowi bisa saja dilakukan untuk menanyakan respons soal 4 temuan penyimpangan kinerja KPK. Pemanggilan presiden, kata Masinton, telah diatur dalam UU.

Pansus angket minta KPK tak mangkir panggilan. Pansus angket berkali-kali menegaskan bakal melakukan pemanggilan paksa KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik penilaian Pansus Hak Angket DPR yang menyebut KPK memposisikan diri sebagai lembaga superbody. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan tindak tanduk KPK pun diawasi oleh DPR.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan meminta Pansus angket KPK untuk menggunakan hak sitanya atas rekaman video pemeriksaan utuh tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani. Menurutnya, Pansus memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti.

Dapat ganti rugi atas penyitaan KPK, eks hakim akan mengadu ke pansus. Dia juga menilai dengan dikabulkan gugatan di praperadilan terkait proses penyitaan KPK, bukti bahwa pihak antirasuah bisa salah dan banyak masalah. Kemudian menurut dia masalah tersebut berakibat merugikan keuangan negara.

Siang ini, Pansus angket beberkan 4 dugaan penyimpangan KPK. Masinton menyebut temuan ini akan dijadikan laporan dari Pansus kepada publik. Namun, Pansus belum bisa menyimpulkan lengkap lantaran proses investigasi masih berjalan.

Wakil Ketua komisi III ini juga meyakini bahwa rekaman itu telah di edit. Sehingga dia menilai rekaman itu adalah sebuah rekayasa. "Saya pikir rekaman itu di edit jadi itu sudah diedit saya katakan bahwa ini rekayasa saja," pungkasnya.