DPT Pemilu

Sebanyak 5.883.340 warga Sumatera Selatan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum (pemilu) 17 April besok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menargetkan partisipasi mencapai 77,5 persen.

Komisioner KPU Kota Bekasi bidang data, Pedro Purnama Kalangi mengatakan, data penyandang disabilitas mental bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Sebab syarat utama mendapatkan hak pilih, ucap dia, karena telah mempunyai KTP Elektronik.

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempersoalkan data 17,5 juta DPT dimiliki KPU. Menurut penelusuran timnya, ada kejanggalan dan harus segera diperbaiki.

Etika dalam proses penyelenggara jadi salah satu kunci keberhasilan pemilu di berbagai tingkatan. Sebab, tak sedikit petugas penyelenggara pemilu memiliki kecenderungan politik dan tidak bersikap profesional.

Miftah menjelaskan, Daftar Pemilih Khusus ini merupakan pemilih yang nantinya bisa menyampaikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setelah pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Sementara 12 ribuan pemegang surat keterangan sudah masuk potensi masuk DPK pada pemilu serentak 2019.

"Selain banyak warga yang bertambah umur 17 tahun, ada TKI di luar negeri maupun yang merantau tidak mau pulang kampung halaman hanya untuk melakukan perekaman data e-KTP," kata Sugeng Riyanto

Komisioner KPU Jabar Reza Alwan menjelaskan, jumlah DPT tersebut terdiri dari 16.727.451 orang laki-laki dan 16.549.454 pemilih perempuan. Mereka yang dinyatakan sebagai pemilih ini akan menyalurkan suaranya di 103.867 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami temukan mereka valid dan hampir 100 persen ada. Kami siapkan surat jawabnya, lengkap ada dokumen foto dan KTP setiap orangnya," jelas Viryan.

Menurut fakta di lapangan, KPU menemukan data 17,5 juta tersebut cocok dengan DPT dirilis pihaknya. Hal itu diketahui, usai KPU menelusuri bersama BPN dan Tim Kampanye Nasional atau TKN.

Dari temuan survei yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS), jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan atau yang merahasiakan pilihannya semakin berkurang. Undecided voter Pilpres turun dari 15,7 persen pada bulan Januari menjadi 9,2 persen pada bulan April, atau menyisakan satu digit.

Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais meminta proses penghitungan suara Pemilu 2019 berlangsung jujur dan adil. Hal itu dia katakan dalam acara diskusi bertemakan DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos! di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).

Bawaslu Jabar menilai potensi kecurangan melalui pemilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kecil. Pasalnya, tim medis membuat penentuan siapa yang bisa mencoblos tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.

Amiruddin menyebut, untuk Kalimantan Tengah saat ini baru 79 persen warga yang memiliki e-KTP meski sudah berusia 17 tahun dan sudah menikah atau atau sudah melakukan perekaman. Sedangkan, total pemilih yang ada di dalam DPT sebesar 1.753.224 orang.

Sementara jumlah DPT yang ada di Kota Tangsel, berdasarkan rapat pleno KPU pada Desember 2018 sebanyak 948.571 pemilih.

"Jadi kalau ada pemasukan data Kependudukan silakan berikan kepada saya, tetapi kalau untuk DPT itu sepenuhnya kewenangan penyelenggara pemilu, undang-undang dasar kita, konstitusi kita mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu itu adalah KPU, Bawaslu. Di undang-undang pemilu ditambah dengan DKPP," terang Zudan.

Pemerintah sedang melakukan pencarian data terhadap WNI yang tinggal di Suriah Utara. Hal itu dilakukan agar mereka mendapatkan hak pilih politiknya pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Saya telepon KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja endak pernah, ikut campur urusan DPT (Daftar Pemilih Tetap) endak pernah, buktikan dong yang mana saya endak netral," tegas Tjahjo.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Adhyaksa Dault, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus 17,5 juta data invalid dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) jika tidak bisa diselesaikan.

Amien melihat sejak awal bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang profesional lantaran agak condong ke paslon tertentu. Dia melihat KPU menjalankan tugas supaya petahana kembali terpilih.

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo terus mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.