DPT Pemilu

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendatangi Kantor KPU RI untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut laporan 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.

MK Putuskan Batas Waktu 7 Hari Bagi Calon Pemilih yang Ingin Pindah TPS. MK menyatakan pemilih yang belum sempat mengurus surat keterangan pindah memilih, dapat menggunakan KTP elektronik untuk memilih dengan syarat melapor ke KPUD maksimal 7 hari sebelum pencoblosan.

"Terkait dengan daftar pemilih data tersebut secara lengkap diberikan tanggal satu bulan Maret. Maka atas data tersebut kami tindaklanjuti," kata Viryan.

Amien akan memaparkan data temuan terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemaparan itu sebagai bukti bahwa permasalahan ini bukan berita bohong atau hoaks.

Meski begitu, Neno yakin KPU bisa segera memperbaiki masalah tersebut. Tentunya dengan bantuan seluruh masyarakat Indonesia.

Ada saja hal membuat dia harus bolak-balik ke rumah yang sama. Mulai dari rumahnya kosong, orang dicari tidak ada, dan sebagainya. Tjun bahkan harus sampai 3-4 kali datang agar bisa bertemu dengan tuan rumah.

Kubu pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi, menemukan ada 25 juta DPT ganda dari 137 juta pemilih. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati 2 juta pemilih ganda. Sementara KPU meyakini jumlah DPT ganda tidak lebih dari 2 persen.

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang Timur merekomendasikan 176 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berhak memberikan hak pilih pada pemilu tanggal 17 April 2019.

Komisioner KPU DKI Jakarta Partono mengatakan, berdasarkan perekaman e-KTP secara nasional pada 17 Januari 2019, ditemukan 11.028 penghuni lapas dan rutan Jakarta sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Sebagaimana diketahui, aturan pengurusan surat pindah memilih hanya bisa dilakukan hingga 30 hari sebelum pencoblosan. Artinya, pihak yang tak mengurusnya pada 17 Maret lalu tak lagi bisa menggunakan pindah memilih. Jika memang ingin mencoblos, mereka harus pulang ke daerahnya masing-masing.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mempertanyakan penyelesaian temuan 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Sandiaga ingin penyelenggara Pemilu segera menyelesaikan masalah DPT tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, Nana Sobarna mengatakan dua warga negara asing yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, saat ini sudah dihapus. Keduanya adalah FSM asal Amerika dan PDM asal Inggris. Nama keduanya masuk dalam rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"Masalah ini berawal dari DP4, DP4 itu produk pemerintah Permendagri, kita minta ke depan pemerintah bisa sisir dan perbaiki DP4, KPU jangan diberi data invalid dan bermasalah," kata Riza.

"Jadi dari rapat tadi memutuskan kalau tidak punya e-KTP dan belum masuk dalam DPT, enggak boleh memilih," kata Zudan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik, mengatakan, ada sekitar ribuan warga Jakarta, yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019, untuk memilih presiden dan wakilnya di Pilpres dan Pileg.

Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, M Taufik melihat bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 di wilayah DKI Jakarta masih memprihatinkan. Menurutnya, masalah DPT ini amburadul.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok untuk mencoret warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kedua WNA itu adalah asal Inggris dan Amerika.

"Mereka (warga yang tak masuk dalam DPT) bisa memilih jika menunjukkan surat keterangan dari dinas kependudukan kota Kupang," ujar Zunaidin.

Terganjal e-KTP, Lansia Khawatir Tak Bisa Mencoblos saat Pemilu. Pernyataan itu diungkapkan dia disela acara sosialisasi kepemiluan yang dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Provinsi Kalimantan Tengah.

KPU RI terus melakukan penyisiran data e-KTP WNA yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Data sementara hingga saat ini, KPU telah mencoret 370 data WNA yang masuk DPT.