Grasi Corby

Corby ditangkap Oktober 2004 karena menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana ke Bali.

"Jangan sampai kita mengeluarkan, besok kita baru tahu dia anggota sindikat aktif," ujar Benny Mamoto.

Syarat yang dimaksud yakni kesediaan Corby menjadi justice collaborator, mengakui kesalahan dan menyesalinya.

Ada tujuh staf yang disiapkan untuk mengevaluasi apakah Corby layak mendapat pembebasan bersyarat atau tidak.

"Sejak berlakunya PP 99 tahun 2012 ada persyaratan tambahan bagi pelaku tindak pidana antara lain narkoba," kata Amir.

Sebelumnya, Corby juga diusulkan menerima remisi enam bulan pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu.

Beberapa WNI yang diancam hukuman mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup.

Usulan remisi Corby telah dikirim kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Pihak Granat menyesalkan sikap hakim yang tidak mempertimbangkan sama sekali materi gugatan.

Majelis hakim menyatakan grasi merupakan hak prerogatif presiden.

Grasi diberikan kepada Peter Achim Franz Grodmann, warga Jerman yang saat ini menjadi terpidana 5 tahun kasus narkoba.

Granat tidak bisa menggugat Corby, karena dalam hal ini tim GACD terlebih dahulu yang melakukan gugatan.

Grasi Corby harus terus mendapat perhatian demi pemberantasan narkotika di Tanah Air.

Pemberian grasi bukan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim.

"Kami akan persiapkan sebaiknya apa yang kami jawab," tegas Amir. Menurutnya, siapa pun berhak mengajukan gugatan itu.

Pemberian grasi terhadap Corby telah melukai rasa keadilan publik

Jika gugatan ditolak PTUN, Yusril menyatakan siap banding ke Mahkamah Agung.

"Kalau ada satu dua orang yang membahas grasi Corby adalah hal biasa. Menkum HAM iya hadir," kata Nurhayati Ali Assegaf.

Kedua menteri itu memberikan informasi tidak sama terkait keputusan SBY memberikan grasi 5 tahun kepada Corby.

Mereka menuntut pembatalan grasi terhadap terpidana narkoba asal Australia Schapelle Leigh Corby dan menolak pornoaksi.