gubernur jabar

Pembagian zona tersebut, dijelaskan Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil saat melakukan dialog interaktif bersama jurnalis PulseFeed Randy Firdaus, pada Senin (18/5) live melalui akun instagram PulseFeed.

Indikator keberhasilan PSBB lainnya diukur melalui laju persebaran yang dihitung dengan angka reproduksi dasar (Ro). Penurunan Ro ini terbukti di PSBB Bodebek dan Bandung Raya yang asalnya ada di angka 1,27 turun menjadi 1,07.

Anggaran tersebut merupakan gabungan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah yang akan menerapkan PSBB. Semua penggunaannya akan dikoordinasikan agar bisa tepat sasaran.

Bantuan pertama yang disalurkan bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilainya sebesar Rp 500 ribu dalam bentuk uang tunai Rp 150 ribu kemudian sembako senilai Rp 350 ribu. Bantuan disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan ojek online maupun konvensional.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meninjau pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari pertama di Kota Bogor, Rabu (15/4). Dia mengklaim, ada penurunan jumlah kendaraan yang masuk melalui pintu Tol Jagorawi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang produsen alat-alat kesehatan melakukan ekspor, sebelum mampu memenuhi kebutuhan domestik. Hal itu ditegaskan Emil saat mengunjungi PT Multi One Plus, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, yang memproduksi masker medis, Rabu (15/4) pagi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat, Rabu (8/4). Ridwan akan ajukan 5 wilayah di Jabar berstatus PSBB.

Berikut update terbaru data persebaran Corona di Jawa Barat versi Digital Map dari situs Pikobar Jabar.

Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau kondisi banjir di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Sejumlah lokasi didatangi, mulai dari Kampung Kedunggede, lokasi pengungsian di bawah jembatan layang Pamanukan, sampai SMK Darul Marif Pamanukan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi waktu tujuh hari kepada Setiawan Wangsaatmaja beradaptasi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat yang baru. Selain itu dia diminta untuk membantu mengakselerasi lobi bantuan dari pemerintah pusat.

Dia mencontohkan, di Bandung sendiri ada salah satu daerah yang dianggap sederhana namun mengundang banyak orang datang. Salah satunya yakni di kawasan jalan Asia Afrika.

"Di kita, diikat aturan yang banyak urusan tanah, tata ruang perizinan dan lain-lain. Maka saya mendukung aturan Omnibus Law dalam urusan itu, tapi kalau sampai merembet ke katanya ada sertifikat halal, gubernur diberhentikan, ini saya jadi rada bingung karena wacana tidak seperti di awal," ucap Ridwan Kamil.

Tiga kandidat pengganti Iwa Karniwa untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) sudah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta siapapun yang dipilih tidak memiliki ambisi dalam politik.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta direktur utama segera melakukan strategi untuk memajukan kinerja bisnis bandara yang berlokasi di Majalengka tersebut. Di samping itu, ia meminta rencana pemberangkatan haji dan umroh jamaah asal Jabar melalui BIJB bisa terealisasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merealisasikan penerapan sistem komunikasi sekaligus pelayanan antara masyarakat dan pemerintah melalui aplikasi bernama Sapa Warga. Total anggaran dari program ini sebesar Rp 60 miliar untuk memfasilitasi satu ponsel pintar bagi setiap ketua RW.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak revisi poin dalam Surat Keputusan (SK) mengenai UMK 2020 yang dituntut oleh ribuan buruh. Ia menilai, setiap kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menjelaskan IPDB adalah istilah pengganti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Anggaran yang disiapkan untuk kebijakan ini sebesar Rp1,4 triliun bersumber APBD 2020.

"Kategorinya ada informatif, menuju informatif. Kemudian, berkomitmen, cukup informatif, dan kurang informatif. Kita mendapatkan yang tertinggi," kata dia.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan pembuatan kolam renang di rumah dinas (Gedung Pakuan) yang menelan anggaran miliaran rupiah untuk terapi cedera. Hal itu sesuai saran dari dokter yang tidak membolehkannya berolahraga berat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menganggap revitalisasi rumah dinas (Gedung Pakuan) yang mencapai Rp 4 miliar tidak masuk kategori menghamburkan uang negara. Terlebih, para pendahulunya melakukan pembenahan dan penambahan fasilitas di sana.