gubernur jabar

Rumah dinas Gubernur Jawa Barat direvitalisasi dengan anggaran sekira Rp 4 miliar. Selain pembenahan di bagian taman, nantinya, akan ada tambahan fasilitas kebugaran dan kolam renang.

Gubernur Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil mengatakan pihaknya sudah merilis visi Jawa Barat sebagai provinsi digital sepuluh tahun ke depan dimana kebijakan pelayanan dipermudah, selain itu upaya menggerakkan ekonomi perkotaan dibarengi dengan penerapan konsep ekonomi digital di pedesaan.

Forum tersebut dihadiri para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Osaka juga pemerintah setempat antara lain perusahaan Shoji Co,ltd, Obayashi Cooperations, Daiwa House Industri Co,ltd, Araya Industrial, Daiki Alumunium, hingga Jetro Osaka.

"Harus hati-hati dengan kemajuan teknologi. Saya kira pahami semua bahwa revolusi digital ada dua sisi, positifnya mempercepat informasi tapi sisi buruknya hal-hal negatif juga mudah hadir," kata pria akrab disapa Emil tersebut.

Dia mengungkapkan, saat pelantikan Supendi pada 7 Februari 2019 lalu, dia sudah mengingatkan agar menjadi pemimpin selalu menjauhi korupsi. Supendi dilantik setelah bupati sebelumnya, Anna Sophanah mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus keluarga.

Bupati Bogor Ade Yasin mengeluhkan bantuan dari Pemprov Jabar yang tidak maksimal dalam upaya pembenahan lingkungan dan pemberdayaan desa. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepala daerah untuk memaksimalkan peluang penganggaran di luar APBD.

"Kita buktikan Bekasi punya tempat yang sangat membanggakan," kata Kang Emil

Emil menambahkan, penangan pencemaran di Sungai Cileungsi tidak sesederhana membereskan masalah pelayanan publik. Sebab melibatkan banyak pihak yang memang memiliki niat tak baik.

Bagi Bima Arya, Gubernur Ridwan Kamil memiliki pemahaman yang baik dalam perencanaan tata kota. Menurutnya, pemindahan ibu kota itu harus diperhatikan dari segi akses dan konektivitas.

Rencana penggantian Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat belum dilengkapi dengan kajian. DPRD mencoret dua wilayah yang direncanakan sebagai lokasi Ibu Kota Baru.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengklarifikasi pernyataannya soal rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi. Menurutnya, yang dibahas bersama DPRD adalah rencana pemindahan pusat pemerintahan.

Pemprov Jawa Barat sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke tempat lain. Kajian tersebut, kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

Jelang satu tahun masa kepemimpinan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta untuk fokus mengurusi persoalan Jabar dan memenuhi janji kampanye. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat terpilih dari PKB, Hasim Adnan.

Ridwan Kamil Tawarkan Investasi di Berbagai Sektor kepada Inggris dan Oman. Ridwan Kamil menawarkan investasi di kawasan Cirebon, Majalengka (Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati), dan Subang (Pelabuhan Patimban) yang diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Emil mengatakan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Jabar perlu diadakan dengan cara yang santai dan gembira untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan kebanggaan atas tanah kelahirannya.

Kehadiran Rangganis dinilai bisa mengatasi kondisi di mana pasien menyemut di koridor karena harus melakukan pengobatan lebih dari satu hari namun pasien atau keluarganya tidak mampu untuk menyewa penginapan.

Selain sektor industri dan pariwisata, kata Emil kepada Delegasi Kadin Kesultanan Oman, Jabar memiliki potensi besar di sektor perkebunan. Lahan yang subur menjadi fondasi untuk menghasilkan komoditas perkebunan, seperti kopi dan teh.

Selain memunculkan wacana kenaikan iuran, Emil berharap pemerintah menempatkan peningkatan edukasi terhadap masyarakat di urutan teratas prioritas. Karena, masih banyak sekali kejadian bahwa masyarakat yang memiliki keluhan penyakit ringan langsung ke rumah sakit.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan kawasan wisata alam yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Subang itu sudah berstatus normal. Namun, karena alasan kesehatan dan keamanan ia meminta untuk sementara tidak dibuka dahulu.

Anggota Ketua Komisi 1 DPRD Jabar Syahrir meminta pihak inspektorat melakukan pengawasan secara ketat. Selain mengantisipasi penyelewengan, hal itu bisa membuat indikasi keberhasilan penyaluran bisa jelas dan bersifat terbuka.