Industri Tembakau

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) Tembakau 2026 untuk melindungi petani, memastikan harga jual di atas biaya produksi, dan memperkuat ekosistem industri tembakau lokal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus memperkuat sinergi dengan industri untuk optimalkan Penyerapan Tembakau Temanggung, demi menjamin kepastian harga dan pasar petani.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak tegas pengaturan penyeragaman kemasan rokok dalam rancangan Permenkes. Kebijakan ini dikhawatirkan mengganggu industri dan ekosistem tembakau nasional.

Sektor budi daya tembakau menghidupi hampir 500 ribu kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta hingga dua juta orang yang terlibat langsung di lapangan.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Rencana pemerintah menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) perlu dirancang hati-hati. Akademisi Unpad menyoroti penambahan layer CHT harus transisional dan berkeadilan, agar tidak memicu pasar ilegal.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok menuai pro dan kontra. Peneliti menilai memiliki dasar teoritis yang sah untuk memperluas basis pemungutan, namun industri khawatir akan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha legal.

Anggota DPR mengusulkan penerapan Tarif Cukai Baru Rokok Ilegal untuk mendorong transformasi usaha ilegal menjadi legal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bagaimana dampaknya terhadap industri tembakau nasional?

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku usaha terkait penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bagaimana regulasi ini akan menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi daerah?

DPRD Sumenep mendesak Pemkab mempercepat pengurusan izin operasional APHT. Fasilitas Rp21,1 miliar ini krusial untuk IKM rokok lokal dan penyerapan tenaga kerja. Kapan bisa beroperasi?

Ketua Komisi XI DPR RI mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan yang tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau 2026, menandakan pemahaman pemerintah terhadap industri.

Setelah Menkeu pastikan tak ada kenaikan CHT di 2026, industri tembakau berharap moratorium cukai berlaku 3 tahun. Apa alasan dan dampaknya bagi ekonomi nasional?

Parlemen Indonesia mendukung keputusan Menteri Keuangan untuk membekukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026, langkah ini diambil demi menjaga industri dan lapangan kerja. Apa dampaknya bagi ekonomi nasional?

Keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menaikkan tarif Cukai Rokok 2026 mendapat dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI. Cari tahu alasan di balik kebijakan penting ini dan dampaknya bagi industri tembakau nasional.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

Pemerintah Provinsi Jabar berencana membangun Sentra Industri Hasil Tembakau Garut dengan anggaran DBHCHT untuk tingkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Apa dampaknya bagi petani?