Jaksa Agung Prasetyo

Prasetyo memilih tutup mulut soal kasus yang diduga melibatkan bos MNC Hary Tanoe itu.

HM Prasetyo memang pernah menjabat sebagai Kajari Kediri pada 1994-1995.

"Dari sekian banyak pertanyaan kepada yang bersangkutan, penjelasannya adalah tidak tahu," keluh Prasetyo.

Padahal pihak kepolisian jelas menginginkan pengadilan yang memutus perkara tersebut bukan di deponering.

Prasetyo mengatakan dalam pertemuan Ketua KPK Hong Kong berbagi pengalaman terkait pemberantasan korupsi di negaranya.

"Jadi jangan salahkan Kejaksaan saja," kata Prasetyo.

Hary Tanoe mangkir dalam pemanggilan pertama Kejagung di kasus korupsi Mobile 8.

Prasetyo juga tidak mau ambil pusing terkait sikap sejumlah LSM yang melaporkannya ke Bareskrim.

Banyak di luar sana keluarga korban masih mencari kepastian hukum mengenai nasib kerabatnya yang hilang.

Politikus Gerindra ini mencurigai adanya unsur tertentu dalam pemberian deponering tersebut.

Irman nilai kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad diselesaikan di pengadilan.

‎Arsul beranggapan seharusnya BW dan AS membuktikan telah jadi korban kriminalisasi di pengadilan.

Jaksa Agung berharap revisi UU Terorisme segera dilaksanakan.

Menurut Prasetyo, setiap kasus tidak bisa digeneralisir penyelesaiannya.

"Oh biar saja mengadu, enggak apa-apa, he-he-he. Habis mau apa?" kata Prasetyo.

"Jaksa Agung jadi prioritas & Menkum HAM patut dievaluasi karena kasus di masyarakat seakan tidak dikontrol," ujar Neta.

Jaksa Agung Prasetyo tidak menjelaskan secara detail pertimbangan yang digunakan untuk melakukan deponering.

Banyak yang menuding penyelesaian kasus Novel dilakukan dengan sistem barter.

"Saya kira jaksa sering terima SMS seperti itu dan DPR juga sering tapi tak pernah dilaporkan," kata Trimedya.

Kapan pemanggilan akan dilakukan, belum bisa dipastikan karena masih mempelajari isi laporan.