Jaksa Agung Prasetyo

Prasetyo mengatakan, Kejagung saat ini masih menelaah temuan BPK itu.

Prasetyo pun bergegas masuk saat disinggung keterlibatan Sudung.

Jika tak digelar di Surabaya, opsinya akan dilakukan di Jakarta.

"Saya liat koordinasinya bagus, dan penilaian jajaran Polri sendiri dia dilihat cakap."

Tempatnya tetap di "Nusakambangan untuk mereka yang sudah di tempatkan di sana. Jadi lebih praktis," ujar Jaksa Agung.

Prasetyo hanya bisa pasrah dan mengencangkan ikat pinggang.

Dana itu juga sudah diajukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada lembaga Adhyaksa.

Prasetyo turut mengeluhkan kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan.

Untuk memperbaiki citra kejaksaan yang bobrok, Prasetyo berjanji bakal mengevaluasi mekanisme pengawasan.

Prasetyo mengatakan mutasi dilakukan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kepemimpinan para jaksa.

Selain beberapa WN asing, ada tiga warga negara Indonesia yang bakal dieksekusi mati.

Sejumlah alat bukti dan keterangan saksi ahli juga ikut diserahkan JPU ke Kejaksaan Negeri (Kejari) DKI.

Sesuai undang-undang perlindungan anak, hukuman Sony maksimal 15 tahun kurungan.

"Ini jadi tekad kita, berapa kali pun kita dikalahkan, kita akan ajukan dan membuat sprindik yang baru," kata Prasetyo.

Pemerintah tak akan segan-segan mengeksekusi terpidana mati atas kasus narkotika.

Namun, dia belum bisa memastikan berapa jumlah terpidana yang akan dieksekusi.

Menurut Jaksa Agung, selama ini Freddy Budiman selalu mengulur-ulur waktu dengan mengajukan PK.

Kejagung selalu berkoordinasi dengan KBRI di Singapura untuk meminta bantuan aparat setempat.

"Saya sudah menyampaikan ke duta besar kita di sana, minta bantuan untuk membantu melakukan pencarian."

Namun, eksekusi Freddy masih menunggu peninjauan kembali (PK) yang rencananya diajukan terpidana narkoba itu.