Kapal Ikan Ilegal

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Adin Nurawaluddin menyampaikan bahwa sembilan kapal yang ditangkap tersebut merupakan kapal ikan asing dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Pemerintah terus memburu kapal asing ilegal yang mencuri ikan di laut Indonesia. Hal ini terbukti dari hasil tangkapan kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hiu Macan 01 yang dinakhodai oleh Kapten Samson, yang meringkus 1.001 kapal ikan asing ilegal.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin menyebut empat kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari dua Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Malaysia dan dua Kapal ikan Indonesia. Keempat kapal tersebut diamankan pada waktu yang berbeda.

4,74 ton ikan impor ilegal asal China dan Malaysia disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini lantaran ribuan ton ikan tersebut tidak dilengkapi persyaratan impor sesuai ketentuan di Batam, Kepulauan Riau.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap 21 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal ikan asing dalam gelar operasi pengawasan yang dilaksanakan selama 7-21 Maret 2022 di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui kapal tersebut memiliki alat tangkap ikan pukat cincin pelagis kecil. Selain itu, didapati Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO) dan SIPI-OT yang sudah tidak berlaku.

Saat ini, ketiga kapal ikan asing Vietnam tersebut telah berada di Dermaga TNI AL Sabang Mawang Lanal Ranai guna proses lebih lanjut.

Video kapal Indonesia di kejar kapal Malaysia di perairan wilayah dalam negeri adalah hoaks. Video diambil saat kapal Indonesia menangkap kapal ikan Malaysia yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia

Tujuh kapal pukat harimau (troll) diamankan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Petugas yang sedang berpatroli dengan Kapal Patroli Hiu-16 mengamankan tujuh nakhoda dan 84 anak buah kapal.

Saat ini kapal-kapal tersebut telah dititipkan ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut.

Kabag Humas dan Protokol Kolonel Badan Keamanan Laut, Wisnu Pramandita menyatakan berdasarkan pemeriksaan awal, kapal ikan berbendera Vietnam dengan nomor kapal BD 93681 TS, diawaki enam anak buah kapal berkebangsaan Vietnam.

Kapal Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyergap dan meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, tepatnya di Selat Malaka.

Sebuah kapal ikan asing berbendera Malaysia tertangkap saat sedang menangkap ikan secara ilegal di dekat perairan Pulau Berhala, Sumatra Utara (Sumut).

Tim Satgas 115 berhasil meringkus kapal ikan asing berbendera Malaysia dan dinakhodai oleh warga negara Myanmar, yang tengah menangkap ikan secara ilegal di dekat perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara.

Dua kapal ikan asing berbendera Malaysia diringkus terkait aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia, tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 571 Selat Malaka.

Tiga kapal nelayan Malaysia berhasil ditangkap saat mencuri ikan di perairan Selat Malaka wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal ini kemudian dibawa ke dermaga Pangkalan Utama TNI AL I/Belawan untuk diperiksa.

Armada Kapal Ikan Berbendera China Terdeteksi Radar Angkatan Laut Ekuador. Pesawat angkatan laut Ekuador mendeteksi armada penangkap ikan yang sebagian besar kapal berbendera China di perairan internasional yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif Kepulauan Galapagos, di Samudra Pasifik, Ekuador.

Ketegasan tersebut diperlukan mengingat dinamika penegakan hukum saat ini berjalan cepat dan kompleks. Alhasil, kasus illegal fishing maupun TPKP (Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan) berkembang dengan berbagai modus operandi.

"Pasalnya alat tangkap berupa jaring trawl yang dia miliki sedang ditebar, hal ini merupakan bukti kuat bahwa dua kapal tersebut sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal di Perairan Indonesia," jelasnya.

Menurut dia, ini dilakukan mengingat akan ada regulasi yang dimasukan ke dalam Omnibus law terkait pengamanan laut. Namun, dirinya menepis Satgas 115 akan dibubarkan dalam waktu dekat.