Keamanan Digital

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi penting untuk perlindungan anak digital, dan siap siapkan aturan turunannya demi masa depan generasi muda.

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kebijakan batas usia pengguna Meta menjadi minimal 16 tahun, menegaskan komitmen perlindungan anak di ruang digital dan membangun ekosistem yang lebih sehat.

Polda NTT selesaikan kasus investasi bodong senilai Rp700 juta yang merugikan 40 korban melalui restorative justice, menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berorientasi pemulihan dan keadilan.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengajak orang tua aktif mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak demi mendukung efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menciptakan ruang digital aman bagi anak. Pengawasan Orang Tua PP Tunas sangat krus

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas penting untuk proteksi anak dari pengaruh negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar gencar mengedukasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran SP4N LAPOR dalam membentengi diri dari penipuan digital yang marak terjadi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah tegas dengan pembatasan media sosial siswa, bertujuan melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan seksual dan pedofilia di dunia maya.

Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pembatasan Usia Platform Digital yang diterapkan Komdigi, demi mencegah kekerasan seksual berbasis elektronik dan perdagangan orang pada anak.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi baru yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital dari konten negatif dan paham menyimpang.

Pendeta Gomar Gultom menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan peran keluarga sebagai pendamping implementasi PP Tunas untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial.

Ketua Muhammadiyah Jateng, Tafsir, menyatakan dukungan penuh terhadap pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun, seiring berlakunya PP Tunas dan Permen Komdigi demi perlindungan generasi digital.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menyambut positif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) untuk memperkuat Perlindungan Anak Digital dari bahaya media sosial yang kian meresahkan.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penuh kebijakan pembatasan media sosial anak, menyusul tingginya kasus pelecehan seksual yang dipengaruhi ruang digital dan diperkuat PP Tunas.

PKBI Lampung menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak di ruang digital, melengkapi kebijakan Perlindungan Anak Digital agar lebih komprehensif dan berbasis hak anak.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak di ranah digital semakin kuat dengan implementasi Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Namun, penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi kunci utama untuk keberhasilan perlindungan tersebut.

Kemendukbangga dan Komdigi bersinergi memperkuat peran keluarga serta menuntut kepatuhan platform digital demi perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi PP Tunas.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi **kepatuhan platform digital** X dan Bigo Live dalam memenuhi Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Anak (PP TUNAS), menjadi standar bagi platform lain.

Pengamat sosial dan politik menilai penguatan Regulasi Digital Perlindungan Anak menjadi langkah mendesak untuk menjaga generasi muda dari ancaman dunia maya, memastikan hak serta martabat mereka terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.