Keamanan Digital

Pembatasan akses media sosial bagi anak dinilai penting, namun pakar menekankan perlunya penguatan literasi digital anak agar perlindungan di ranah digital berjalan optimal dan berkelanjutan.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menilai pembatasan medsos anak esensial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman, sejalan dengan implementasi UU Perlindungan Anak di Ranah Digital.

KBRI Kuala Lumpur melaporkan akun TikTok palsu yang mengatasnamakan kedutaan ke perwakilan TikTok. Masyarakat diimbau waspada terhadap penipuan terkait Akun TikTok Palsu KBRI Kuala Lumpur yang meminta data pribadi.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur (KBRI KL) melaporkan akun palsu TikTok yang mengatasnamakan KBRI KL, meminta masyarakat waspada terhadap penipuan data pribadi dan selalu verifikasi informasi resmi.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

YouTube menghadirkan berbagai fitur perlindungan anak di ruang digital, termasuk kontrol orang tua dan verifikasi usia, sebagai dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

KPAI mendesak pemerintah dan platform digital untuk tegas menerapkan PP Tunas demi Perlindungan Anak Online. Aturan ini akan membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform berisiko tinggi lainnya.

Polresta Ambon mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan daring Lebaran. Modus kejahatan siber ini kerap mengincar transaksi digital dan data pribadi selama libur Idul Fitri.

Center for Digital Society (CfDS) UGM mengusulkan pembentukan Satgas Penipuan Digital khusus untuk memberantas sindikat kejahatan siber yang kian marak, dengan kerugian mencapai triliunan rupiah dan modus yang semakin canggih.

Dokter spesialis anak menyoroti serius **risiko konten digital anak**, termasuk paparan kecerdasan buatan (AI) dan game online, terhadap perkembangan mereka, mendorong pemerintah memberlakukan regulasi ketat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY mencatat 9.431 laporan penipuan transaksi keuangan di wilayahnya sejak November 2024 hingga Februari 2026. Kenali modus-modus paling sering terjadi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Laporan Penipuan OJK DIY.

Yayasan PKPA menyoroti krusialnya pengawasan implementasi Permenkomdigi 9/2026 yang membatasi akses media sosial anak di bawah 16 tahun, demi perlindungan anak digital yang optimal.

Gejolak Geopolitik Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap stabilitas global dan kedaulatan nasional Indonesia, mulai dari tekanan ekonomi hingga keamanan energi. Ketahanan nasional harus diperkuat menghadapi tantangan ini.

Pemerintah resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menunda akses media sosial anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi sebagai upaya perlindungan anak digital.

Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, mengingatkan masyarakat Indonesia agar waspada hoaks konflik Timur Tengah yang berpotensi menyesatkan dan memicu kepanikan di tengah ketegangan geopolitik.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Ruang Digital Aman Anak, didukung regulasi baru Komdigi. Bagaimana upaya ini melindungi generasi muda?

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi, demi melindungi mereka dari berbagai ancaman online.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan kerugian nasabah Bank Jambi senilai Rp143 miliar akibat peretasan sistem akan ditanggung penuh dari laba perusahaan tahun buku 2025, memastikan tidak ada nasabah yang kehilangan uangnya.