Kebocoran Data Pribadi

PSI berharap insiden ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

Poin ini yang sebelumnya menjadi perdebatan DPR dan Kementerian Kominfo dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Untuk itu Bobby mengingatkan RUU PDP segera diselesaikan.

Adapun identitas pelaku pertama yang menawarkan sertifikat vaksin palsu adalah FH (24) seorang karyawan swasta pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru yang menjajakan layanan kartu vaksin.

Foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo beredar di media sosial. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan. Kini data-data pejabat sudah ditutup agar tidak tersebar.

Sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo beredar di dunia maya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan data di aplikasi PeduliLindungi aman.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengklaim bahwa data pengguna yang berada di aplikasi eHAC masih terlindungi. Tidak ada sama sekali data pengguna yang bocor. Lembaga analis vpnMentor hanya mengungkapkan potensi kebocoran data yang ada di aplikasi eHAC.

Puan mendesak pemerintah memberikan upaya pencegahan kebocoran data

Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki mengatakan, pihaknya bakal melakukan pengawasan dalam aspek perbaikan atas kebocoran data tersebut.

BSSN menemukan celah dalam sistem di mana muncul potensi kebocoran data, namun celah itu telah ditutup dan hingga saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan belum ditemukan indikasi ke arah kebocoran data.

Informasi kerentanan ditemukan pada platform mitra eHAC dilaporkan VPN Mentor, situs yang fokus pada Virtual Private Network (VPN), dan telah diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kebocoran data tersebut bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya data 2 juta nasabah asuransi BRI Life bocor dan dijual secara online, lalu Mei 2021 data pribadi 279 penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan. "Tindak lanjut dan laporan penyelidikannya juga belum jelas," ujarnya.

Merespons dugaan kebocoran data pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC), Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini mendorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera dirampungkan.

Netty ragu apakah data masyarakat di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM, akan tersimpan dengan aman.

Kebocoran data pribadi kembali terulang. Kali ini berasal dari aplikasi eHAC atau Electronic Health Alert Card. Diduga sebanyak 1,3 juta pengguna aplikasi tersebut bocor.

Kasus kebocoran data pribadi membuat masyarakat terkena dampak secara materi dan non materi.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyebut bahwa pihaknya telah mengusut kebocoran data tersebut dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).