Kebocoran Data Pribadi

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan adanya kebocoran data negara, termasuk sejumlah pejabat di Tanah Air. Data tersebut dibocorkan hacker Bjorka. Tetapi, katanya, data yang bocor bukan bersifat rahasia.

Kepastian kebocoran data tersebut berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan analisis Deputi 7 Kemenko Polhukam.

Hacker jahat Bjorka terus menerus menebar ancaman dan aksi melalui peretasan data-data pribadi rakyat Indonesia. Setelah menghebohkan membocorkan 1,3 miliar data pengguna registrasi SIM Card Prabayar, ia mengklaim telah meretas data Presiden Jokowi.

DarkTracer, dalam akun Twitternya memberitahukan bahwa hacker Bjorka telah membocorkan informasi data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Posko pengaduan ini terbentuk menyusul marak kasus-kasus kebocoran data pribadi yang kini belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Ramai di sosial media terkait kabar dugaan kebocoran data milik Badan Intelijen Negara (BIN).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan proses pengesahan RUU PDP tinggal menunggu jadwal sidang di Rapat Paripurna DPR RI mendatang. Setelah itu, tata kelolanya akan diatur dalam Peraturan Presiden (PerPres).

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) telah melakukan investigasi terkait 1,3 miliar data registrasi SIM Card bocor. Dari hasil itu, mereka menyebutkan tidak diketemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate hadir di ruangan rapat Komisi I DPR RI. Agenda hari ini, Rabu (7/9), adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kominfo Tahun Anggaran 2023 serta Isu-isu aktual.

KPU tidak menemukan data miliknya bocor.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menganjurkan agar Menkominfo Johnny G Plate fokus mengungkap sumber kebocoran tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil seluruh operator seluler, BSSN, dan Cybercrime Polri terkait kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card prabayar. Pasca pertemuan itu, kasus ini sedang diinvestigasi.

Miliaran data SIM Card yang diduga bocor ini diduga dijual di pasar gelap.

Pratama Persadha, Kepala Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) mengatakan, hasil uji coba sampel data secara acak terhadap 1,5 juta nomor registrasi SIM Card yang diduga bocor menunjukkan nomor aktif. Boleh jadi, data-data yang ada merupakan data yang valid.

Direktur Eksekutif ICT Insitute, Heru Sutadi mengatakan, jumlah data registrasi SIM Card yang diduga bocor, patut diragukan. Pasalnya, jika dilihat angka jumlah pengguna ponsel tak menyentuh 1,3 miliar.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data yang dimiliki pihaknya berbeda dengan yang terdapat pada https://breached.to.

Dugaan bocornya miliaran data pendaftaran kartu SIM yang ditawarkan di forum gelap direspons Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate. Dia menyatakan data itu bukan berasal dari Kemenkominfo.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperketat keamanan dari data-datamu untuk meminimalisir risiko yang lebih besar. Apa saja?

Dugaan kebocoran data pribadi pelanggan PLN dan Indihome Telkom yang terjadi dalam waktu yang berdekatan menambah daftar maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan?

Kepada Kominfo, PLN menyatakan sistem operasional teknologi informasi PLN dalam kondisi aman dan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik.