Kebocoran Data Pribadi

OJK mencatat, setidaknya ada enam cara yang dapat dilakukan nasabah lembaga keuangan untuk mengamankan data pribadi. Pertama, Tidak memberitahukan username, password, kode OTP, pin rekening kepada siapapun, termasuk ke petugas bank.

Kemudahan dalam digitalisasi membuat masyarakat terlena akan teknologi yang dimanjakannya. Tentu yang diharapkan dengan kemudahan tersebut adalah kenyamanan dan keamanan termasuk pada data pribadi tersendiri.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya dari Vaksincom memperingatkan PT KAI soal keamanan data. Hal ini terkait dengan kebijakan Face Recognition (FR) Boarding Gate di Stasiun Bandung yang sejak 28 September lalu telah diujicobakan.

Reuters melaporkan lebih dari belasan pejabat pemerintah Indonesia dan militer menjadi target serangan spyware buatan Israel tahun lalu. Mereka yang menerima surel dari Apple Inc pada November 2021 yang memberi tahu bahwa Apple meyakini sejumlah pejabat RI menjadi "target serangan pelaku yang didukung negara".

Selain data usang, polisi menyebut dokumen atau data tersebut juga bisa didapatkan dengan mudah di internet.

Dugaan kebocoran data kembali terjadi. Dugaan ‘kemalingan’ data ini berasal dari institusi kepolisian. Hal tersebut diketahui dari situs Breach.to melalui akun Meki. Diketahui dari unggahan itu, data identitas anggota kepolisian yang dijual mencapai 26 juta.

Pakar Hukum Fachrizal Afandi menilai, UU PDP berpotensi menimbulkan pasal karet yang merugikan pihak tertentu.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama pada 12 September 2022 lalu, untuk tahap kedua akan disalurkan pada minggu depan.

Ade menjelaskan, channel tersebut digunakan untuk mengunggah informasi yang berada pada breach.to (Breached Forums).

Ade menerangkan, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim khusus untuk memburu sosok di balik akun Bjorka.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut belum mengetahui pasti motif di balik serangan hacker Bjorka membuka data pribadi masyarakat maupun pejabat negara. Ia melihat motifnya ini masih belum jelas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti bahaya kebocoran data di industri keuangan non bank (IKNB) termasuk industri asuransi, menyusul fenomena banyak data pribadi yang bocor beberapa waktu belakangan.

Adapun data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Anies mengatakan bahwa data yang disebar luaskan adalah salah.

Pakar Keamanan Siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan pembentukan satgas Emergency Response diharapkan mampu diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidang siber. Jika tidak, maka satgas ini tidak akan efektif.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan data-data yang disebar hacker Bjorka merupakan data-data yang bersifat umum dan sebagian merupakan data-data yang lama.

Sebagai generasi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, generasi Z justru memandang kebocoran data pribadi merupakan insiden yang mengkhawatirkan. Salah satunya saat bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM Card Prabayar.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyampaikan keprihatinan atas maraknya kebocoran data yang merambat pada tersebarnya dokumen surat menyurat sekretariat negara Republik Indonesia serta data pribadi pejabat di Internet.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak pemerintah pusat segera mengatasi masalah kebocoran data pribadi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya masalah ini bukan hal sepele, karena data itu rawan disalahgunakan.

Johnny menyebut, tim lintas dari kementerian lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri dan BIN sudah berkoordinasi untuk menelaah secara dalam terkait kebocoran dokumen itu.

Polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan