kemenko Perekonomian

Airlangga memaparkan, anggaran tambahan tersebut di antaranya terdiri dari penanganan kesehatan Rp120,72 triliun, program prioritas Rp10,89 triliun, perlindungan sosial Rp28,7 triliun, insentif usaha Rp15,1 triliun, dan UMKM Rp50,04 triliun.

Menko Airlangga mengingatkan, setiap daerah memiliki Dana Alokasi Umum (DAU), yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan kesejahteraan peternak. Salah satunya melalui pengembangan korporasi perunggasan untuk meningkatkan kinerja industri unggas rakyat.

Airlangga terkesan pada perjuangan Anisa Kusuma Wardani, seorang alumni Program Kartu Prakerja dari Magelang. Dengan keterbatasannya sebagai penyandang disabilitas rungu wicara, Anisa dengan tekun mengikuti pelatihan yang diberikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk UU oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja yang telah dilaksanakan, maka tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Fiki menjelaskan, saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia masih rendah dikisaran 18 persen. Selain itu, plafon kreditnya pun masih di angka Rp500 juta-Rp10 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara tetangga Vietnam yang plafonnya sudah dikisaran Rp11 miliar.

Dia menambahkan, IHT yang sangat berkaitan dengan PP 109/2012 tersebut tengah tertekan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Maka jika aturannya berubah-ubah akan menyulitkan industri ini bergerak.

Jika dirincikan, penyaluran KUR berdasarkan jenis untuk super mikro mencapai 4,70 persen atau senilai Rp5,26 triliun. Jumlah ini diberikan untuk 596.381 debitur.

Pendapatan industri olahraga global diproyeksikan USD 73,7 miliar di tahun 2020 atau hanya 54 persen dari target pra Covid-19 sebesar USD 135,3 miliar.

Indonesia kembali mengirim bantuan oksigen tahap kedua sebanyak 2.000 tabung dengan kapasitas 6 meter kubik atau setara 40 liter ke India. Ini setelah pengiriman 1.400 tabung oksigen tahap pertama dilaksanakan pada 10 Mei 2021 lalu.

Menko Airlangga melanjutkan, dari 2.000 laporan tersebut sebanyak 692 laporan bersifat konsultasi. Kemudian sisanya sekitar 1.500 laporan bersifat pengaduan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, dalam permintaan revisi tersebut, salah satu poin pembahasannya ialah pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menko Airlangga menjelaskan, terdapat sejumlah pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang perubahan kelima tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di antaranya, PPN termasuk PPh orang per orang dan pribadi, pengurangan tarif PPh badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan alasan pemerintah mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Tanah Air di masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021. Pemerintah beralasan hal tersebut karena kedatangan TKA berkaitan dengan kebutuhan industri, bukan mudik.

Menurut Susiwijono, pihaknya akan segera meminta penjelasan terkait hal ini kepada Kemenkeu jika memang sudah ada rencana pasti. Pasalnya, kebijakan ini akan berpengaruh kepada semua sektor.

"Data dari pak Menhub bisa dijelaskan data awal dikatakan yang mudik 7 persen sekitar 17 juta, namun dengan operasi ketupat dan penyekatan yang dilakukan, data kemenhub mengatakan sekitar 1,5 juta yang memaksa mudik. Tentunya kebijakan diambil dengan memperketat PKPM Mikro."

Menurutnya, klaim tersebut tercermin dari tren penurunan jumlah kasus konfirmasi positif yang terus menunjukkan penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan pada Jumat (14/5) lalu, jumlah kasus konfirmasi positif pada Jumat (14/5) turun drastis menjadi 2.633 kasus.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada sektor pertanian khususnya bagi kalangan petani milenial guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski begitu, Menko Airlangga belum menjelaskan lebih detail berapa kenaikan PPN yang akan dibebankan kepada konsumen. Sebab rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian secara internal.

Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iwan Faidi mengakui biaya logistik atau tarif pengiriman barang yang mahal masih menjadi momok bagi UMKM domestik. Menyusul letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.