Kemenpan

Dalam SE tersebut dijelaskan menetapkan sistem kerja terbaru bagi aparatur sipil negara (ASN).

Hingga Kamis (30/12), capaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) di lingkup Pemda mencapai angka 142.829 jabatan atau 99,80 persen dari jumlah target. Sementara, untuk capaian penyetaraan jabatan telah mencapai 94.156 jabatan atau 65,79 persen yang berasal dari 327 Pemda.

Tjahjo menjelaskan aturan tersebut dibuat untuk meminta dukungan ASN mengambil peran sebagai Komponen Cadangan.

KemenPAN-RB menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Surat Edaran ditandatangani Menpan-RB Tjahjo Kumolo pada 27 Desember 2021.

Melalui SE ini, Menteri Tjahjo berharap agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dapat mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk dapat menjadi anggota Komponen Cadangan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memastikan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan masing-masing telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo terus menggaungkan konsep ASN Merdeka. Lewat konsep ini, PNS diminta siap untuk bekerja lintas instansi sesuai permintaan.

Partisipasi aparatur sipil negara (ASN) perempuan dalam pembangunan nasional membawa beragam dampak positif. Salah satunya adalah keberagaman perwakilan sehingga muncul perspektif yang lebih luas, ide yang beragam, serta meningkatnya inovasi dalam pencapaian tujuan pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan banyak pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terkendala lokasi. Hal tersebut dia ungkapkan saat meresmikan MPP ke-46 di Lotte Grosir, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11).

Seluruh teknis penerimaan disiapkan oleh Polri, untuk kemudian dikoordinasikan dengan Kemenpan RB.

Hasil SKD bagi pelamar formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), telah diumumkan. Sebanyak 184 peserta lolos tes SKD dan berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni seleksi kompetensi bidang (SKB).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengeluarkan aturan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di masa pandemi.

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PAN-RB, Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan, setidaknya ada beberapa gelagat calo CPNS yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melarang bepergian dan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai dengan keputusan urat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta seluruh instansi pemerintah untuk bersiap menyambut bonus demografi yang akan dialami Indonesia. Salah satunya dengan mempersiapkan pegawai negeri sipil (PNS) dari golongan milenial agar bisa mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, berbicara soal peluang Indonesia jadi negara maju dengan ekonomi terbesar nomor 4 dunia di 2050.

Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemenpan RB sebesar Rp295,34 miliar dan sudah termasuk pagu anggaran KASN sebesar Rp57,92 miliar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo menuturkan, kementeriannya meminta tambahan anggaran 2022 jika memungkinkan. Dari pagu anggaran Kementerian PAN RB sebesar Rp 237.425.687.000, Menteri Tjahjo menunjukkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 153.510.270.000.

Dia pun berharap dengan dikeluarkannya PP Nomer 94/2021 tentang disiplin PNS bisa berdampak positif, sehingga ada kepastian hukum yang jelas.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka seleksi untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-guru di lingkungan kementeriannya. Adapun seleksi kompetensi pada 26 September 2021 hingga 23 Oktober 2021 mendatang.