Kementerian ATR BPN

Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan alokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 22.588 hektare dalam Raperda RTRW 2026-2046, langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

Pembangunan Sekolah Rakyat Temanggung tahap III masih menggantung pada persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Pertanian. Akankah Temanggung berhasil memenuhi semua persyaratan sebelum batas waktu akhir Agustus 2026?

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk optimalisasi aset tanah Gowa, membuka jalan bagi peningkatan Pendapatan As

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat (BPN Jakbar) memperkenalkan Layanan Cantik, konsultasi keliling gratis yang inovatif, mendekatkan akses informasi pertanahan bagi warga.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Irliga, Distrik Bpiri, Jayawijaya, telah berjalan sejak 2025. Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan generasi muda di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetak sejarah dengan meraih rekor MURI untuk sertifikasi aset DKI Jakarta terbanyak se-Indonesia, mencapai 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Penyelesaian masalah ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mediasi di lapangan, serta langkah administratif yang cepat.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) menduga maladministrasi di balik pembatalan SHM transmigran di Kotabaru, Kalsel, dan memastikan hak warga akan dikembalikan melalui eksekusi administratif dan mediasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Komunitas 98 Resolution Network menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait pencabutan HGU Sugar Group di Lampung, menegaskan pentingnya pemulihan wibawa negara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengisyaratkan pencabutan moratorium izin perumahan Jabar akan dimulai Februari 2026 secara bertahap, berdasarkan kajian akademis untuk mengatasi masalah banjir dan mendorong hunian vertikal.

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, termasuk di sektor kehutanan dan pertambangan. Keputusan Presiden Prabowo ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pene

PT PLN (Persero) melalui UIP Sulawesi berhasil mengamankan aset negara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Proses sertifikasi lahan ini menjamin kepastian hukum aset penting negara dan mendukung pembangunan d