Kementerian ATR BPN

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan

Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat pemilik girik untuk tidak cemas. Proses pengurusan sertifikat tanah girik masih dapat dilakukan, memastikan kepastian hukum hak atas tanah.

Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, mendorong percepatan sertifikasi aset Muslimat NU Jawa Timur untuk kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

Praktik jual beli hutan ilegal berstatus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Barito Utara menjadi sorotan, melanggar hukum dan berdampak serius pada ekosistem serta sosial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertekad lindungi lahan pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari penyerobotan pasca-banjir dan longsor, memastikan hak kepemilikan dan pemulihan cepat.

Kementerian ATR/BPN bersama KKP aktif menggencarkan sertifikasi pulau kecil di Indonesia, memperkuat legalitas hukum dan kedaulatan negara sesuai arahan Presiden.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Anggota Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan sengketa lahan Serdang Bedagai yang telah berlarut selama lima tahun, khawatir memicu gesekan sosial jika dibiarkan.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mendesak TNI untuk segera melakukan sertifikasi tanah guna mengamankan aset negara, menyusul 527 kasus pertanahan yang belum bersertifikat.

Nusron menyebut bahwa untuk melawan mafia tanah perlu memperkuat internal BPN.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah membongkar tuntas jaringan mafia tanah setelah kasus dugaan penyerobotan lahan Jusuf Kalla mencuat, menjadi momentum reformasi pertanahan nasional.

Nusron mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya dukungan terhadap larangan **alih fungsi lahan sawah** yang diperketat Presiden Prabowo, sebab ini adalah fondasi kedaulatan pangan nasional. Kenapa kebijakan ini krusial untuk masa depan bangsa?

Upaya kolaboratif antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN berhasil mencapai sertifikasi tanah wakaf lebih dari 11 ribu bidang hingga 2025, memastikan kepastian hukum dan pengelolaan produktif aset wakaf bagi kemaslahatan umat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) AHY mendesak percepatan pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru demi kelancaran proyek strategis nasional ini dan efisiensi waktu tempuh.

Komisi II DPR RI mendesak percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah demi menarik investasi besar dan meningkatkan kemandirian fiskal. Bagaimana anggaran miliaran rupiah mendukungnya?

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola pertanahan secara inklusif demi ekonomi berkeadilan, telah kelola 34.618 hektare tanah. Apa saja perannya?

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.