Kementerian LH dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengimbau Pemda Bali dapat mencontoh apa yang sudah di terapkan di Jakarta untuk meminimalisir sampah yang terjadi di Bali. Menurutnya, upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani sampah sudah dilakukan dengan baik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sampah di Bali dalam sehari bisa memproduksi sampah sebanyak 3.000 ton bahkan lebih per harinya. Sampah-sampah tersebut datang dari luar bahkan dari dalam negeri sendiri.

Gaya Jokowi ikut panen raya jagung bersama petani di Tuban. Selama ikut panen raya, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri kabinet kerja. Jokowi juga melakukan dialog langsung dengan para petani jagung Tuban.

Sebanyak 5.244 bank sampah yang tersebar di 34 provinsi atau 219 kabupaten/kota pada tahun 2017 meraup pendapatan sebesar Rp 1,48 miliar, naik 29 persen dibandingkan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 1,14 miliar, dan dari tahun 2015 sebesar Rp 1,01 miliar.

Pemerintah akan menyerahkan lahan perhutanan sosial seluas 9.124 hektare di Jawa dan 413.705 hektare di luar Jawa. Pemberian lahan secara resmi kepada kelompok masyarakat akan dilakukan pada Maret mendatang.

Bertemu dua pimpinan KPK, Menteri LHK bahas aset lahan di Padang Lawas. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu ialah penyelamatan aset lahan di Padang Lawas, Sumatera Utara yang sebelumnya dimiliki DL Sitorus sebagai tindak lanjut rampungnya praperadilan yang diajukan mendiang DL Sitorus.

"Aceh adalah salah provinsi yang cukup siap untuk direkomendasikan mendapatkan hak terhadap Hutan Adat. Semoga dengan demikian Aceh bisa mempertahankan kearifan lokal, budaya dan kekayaan hutan Aceh yang dijaga oleh Masyarakat Adat Aceh," kata Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Wiratmadinata.

"Ya kalau tidak bisa, 1.000-2.000 (pohon) jadi setiap tahun, sehingga kalau 20 tahun sudah jadi berapa puluh ribu. Tidak usah kita kayak dulu-dulu (program) menanam pohon satu miliar pohon."

Presiden Jokowi mengunjungi bekas almamaternya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/12). Di depan civitas akademika Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi berkeinginan tata kelola hutan di Indonesia bisa meniru negara Norwegia.

"Sekarang realisasinya per 18 Desember 1,33 juta hektare, tapi kan sebetulnya tidak cukup hanya akses itu," ujar Menteri Siti.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ingin membangun 1.000 sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di 1.000 desa dalam kawasan. Sebab, proporsi hak kelola masyarakat sangat kecil dibandingkan dengan proporsi yang dimiliki korporasi.

Besarnya ekspor kayu dan produk hutan bersertifikat legal ke UE selama 2016-2017 tersebut, lebih besar dari ekspor yang sama pada 2015-2016 atau sebelum penerapan lisensi FLEGT senilai USD 852,04 juta. Sementara itu, total ekspor kayu dan produk kayu Indonesia ke pasar dunia pada 2016 mencapai USD 8 miliar.

Jika lahan tak dimanfaatkan dengan baik, Jokowi tidak segan-segan menarik kembali SK tersebut.

Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menggelar sidang lanjutan kasus pencemaran lingkungan permukiman warga, diduga akibat buangan limbah batu bara milik PT Indominco Mandiri. Dua saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihadirkan dalam sidang tersebut.

Kementerian LHK masih selidiki kandungan merkuri di penambangan Poboya. Dari hasil identifikasi terhadap penambang menunjukkan masih memiliki merkuri. Seperti identifikasi terhadap rambut masyarakat di sekitar lokasi tromol menunjukkan konsentrasi merkuri pada masyarakat tinggi.

Kementerian LHK tak temukan merkuri di penambangan Poboya. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yun Insiani menegaskan, kini warga penambang menggantikan merkuri denggan sianida.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus berupaya untuk mendorong penurunan kandungan gas rumah kaca dan juga menjaga suhu bumi. Di 2030, pemerintah menargetkan emisi gas rumah kaca berada di kisaran 29 persen.

Anggota DPD RI Intsiawati Ayus mengatakan regulasi gambut yang diatur dalam PP Nomor 57 tahun 2016 dan Permen LHK P.17 tahun 2017 adalah salah satu langkah pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Dia menilai aturan ini berdampak pada buruh yang bekerja di sektor kehutanan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles Brotestes Panjaitan menyebut sepanjang Januari hingga 1 Juli 2017, luas kebakaran hutan di Indonesia mencapai 20.000 hektar. Sementara, pada 2016, luas hutan yang terbakar sekitar 480.000 hektar di Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan masih banyak dana transfer ke daerah yang masih belum diserap secara optimal. Salah satunya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, seperti dana reboisasi, bantuan ke daerah, dan dana alokasi khusus (DAK) kehutanan.