Kementerian LH dan Kehutanan

Pusat Penelitian Perkebunan Gambut dan Pedesaan Universitas Riau Djaimi Backe mengatakan Karhutla di Riau masih sering terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan larangan membakar lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi dan juga mencegah kebakaran hutan. Menurutnya, kerja sama dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar koordinasi antara pemerintah pusat dengan petugas yang ada di lapangan.

Jokowi minta bawahan contek Swedia dan Finlandia dalam kelola hutan. Kedua negara itu, kata Jokowi, dapat mampu menggantungkan ekonominya dari pengelolaan hutan.

Jokowi: Sudah terlalu lama kita bekerja orientasi proyek!. Jokowi bahkan mengancam bagi mereka yang tetap bekerja hanya demi mementingkan proyek. Kepala Negara mengimbau untuk hati-hati.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Permen P.40/2017 tentang fasilitasi pemerintah pada usaha hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Namun Permen tersebut dinilai tidak menjawab permasalahan pekerja yang terancam PHK massal.

Aturan baru menteri lingkungan hidup dan kehutanan dinilai tidak menghapus ancaman PHK terhadap para pekerja industri kehutanan. Pemerintah telah menerbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) P.40/2017 tentang fasilitasi pemerintah pada usaha hutan tanaman industri.

Presiden Joko Widodo baru saja memanggil sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas reformasi agraria dan perhutanan sosial. Saat ini sudah ada 1,12 juta hektar yang dikerjasamakan dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil.

"Nanti saya pelajari dulu temuan BPK."

Menteri Siti Nurbaya dituding hambat kemajuan industri migas RI. Banyak aturan dari kementerian yang menyulitkan pelaku usaha. Arcandra mengakui sudah sering mengajak Menteri LHK Siti Nurbaya untuk berdiskusi menyelesaikan ini. Namun, pihak KLHK belum juga paham. KLHK masih banyak menerbitkan izin seperti Amdal.

Markas Taman Nasional Gunung Leuser disebut bakal pindah ke Aceh. Kabar pemindahan markas TNGL ini diperoleh setelah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh mengirim surat kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya. menteri LHK disebut-sebut merestui rencana ini.

Aksi massa tolak atraksi satwa liar di kebun binatang dan sirkus. Mereka mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menghentikan seluruh atraksi satwa liar yang dinilai merupakan bentuk kekejaman terhadap hewan di Kebun Binatang dan sirkus keliling di seluruh Indonesia.

Hidupkan gotong royong warga, Pemkot Palembang dipuji Kemen LHK. Wali Kota Palembang gencar melakukan gotong royong. Tak cuma warga, dia juga meminta pejabat Pemkot Palembang turun ke lapangan melakukan gotong royong bersama warga. Pegawai yang membolos saat kegiatan gotong royong akan dicatat dan dikenakan sanksi.

Sejak terbentuk pada akhir 2008, SE-TNHS telah melepasliarkan sekitar 24 elang.

Pemerintah target aturan plastik berbayar keluar April. Berdasarkan uji coba yang dilakukan pemerintah, realisasi kebijakan tersebut tidak sederhana. Meski banyak didukung kalangan masyarakat, upaya pengurangan kantong plastik juga menghadapi resistensi.

Pemerintah meminta Organisasi Standarisasi Kehutanan atau Forest Stewardship Council (FSC) melakukan evaluasi terhadap aturan sertifikasi produk hutan tahun 1994 atau '1994 rule'. Aturan ini dinilai tak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Aturan ini tak bisa sertifikasi lahan hutan tanaman industri sejak 1994.

Jadi primadona, ekspor kayu SVLK RI tembus USD 700 juta di awal 2017. Ekspor tertinggi masih Asia dan Uni Eropa. Pemerintah menargetkan ekspor kayu Indonesia mencapai USD 10 miliar. Saat ini, lanjutnya, sudah ada 3.600 perusahaan yang memiliki SVLK dan diizinkan untuk ekspor kayu.

Kota masa depan adalah kota yang memenuhi tiga pilar utama. Yakni nyaman dan layak secara ekonomi, lingkungan, serta sosial. Tiga pilar itu, lanjut Sabrina, harus selalu menjadi acuan pemerintah daerah dalam membangun wilayah perkotaan.

Siti menilai, aplikasi sistem ini bisa diterapkan di lapangan. KLHK pun perlu membuat instrumen lebih sistematis untuk menindaklanjuti ini.

Menurutnya, Kementerian LHK mulai menginventarisir daerah rawan bencana. Setelah rampung, dia memastikan akan menindaklajuti dengan rehabilitasi. Proses rehabilitasi tidak hanya berlaku untuk daerah rawan bencana melainkan juga terhadap korban.

Presiden minta regulasi kehutanan sosial disederhanakan. Menurut Presiden, hingga saat ini realisasi perhutanan sosial yang mencakup hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.