Ketua DPR Setya Novanto

Idrus Marham antar surat dokter Setya Novanto ke KPK. Setya Novanto yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait kasus e-KTP pada hari ini kembali mangkir dengan alasan sakit.

Serangan ketua GMPG usai dipecat Setya Novanto. Dari mengklaim didukung para senior di partai untuk membersihkan Golkar, hingga melaporkan pertemuan Setnov dengan Ketua MA Hatta Ali ke Komisi Yudisial. Manuvernya tersebut berujung pemecatan terhadap dirinya dari Golkar.

Di aspek politik, Doli menduga praperadilan ini berkaitan dengan pembentukan Pansus Angket KPK di DPR. Pansus dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kasus e-KTP dan kasus hukum Setnov.

Merespon pertanyaan dari Tifatul, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengungkapkan, sudah melakukan penyelidikan terkait pertemuan tersebut. Namun untuk lebih rincinya, dia belum dapat menjelaskan dan tak bisa dapat mengambil keputusan.

Dana parpol naik, Setya Novanto minta pemerintah percaya. Ketua Umum Partai Golkar itu juga berharap parpol yang menerima dana bantuan itu bisa mempertanggungjawabkan dengan baik.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyampaikan pidato dalam rapat paripurna HUT DPR ke 72. Novanto menjelaskan bahwa DPR telah berhasil menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam masa sidang 2016-2017.

Di HUT DPR ke-72, Fadli Zon pimpin rapat gantikan Setya Novanto. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini berulang tahun yang ke-72. Di hari ulang tahunnya DPR juga akan mengadakan rapat Paripurna guna melaporkan kinerja DPR selama tahun 2016-2017 di ruang rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelum meninggalkan ruang sidang, kata Fadli, Setnov sempat memintanya untuk menyampaikan salam kepada Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, Ketua DPR Setya Novanto masih dijadwalkan untuk membacakan pidato pembukaan masa sidang tahun 2017-2018.

ICW minta Jokowi tak tunjuk Setnov baca teks proklamasi saat HUT RI. Penolakan terhadap Setnov untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan demi menjaga citra Indonesia di mata dunia. Hal ini mengingat acara pembacaan teks proklamasi itu akan dihadiri oleh tamu dan perwakilan negara-negara sahabat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Belum ada upaya pembelaan hukum dilakukan Novanto atas status hukumnya ini.

Setya Novanto klaim sudah lobi PAN sebelum akhirnya walk out. Setya Novanto mengklaim sudah memberikan kesempatan pada setiap fraksi untuk melakukan lobi demi musyawarah mufakat. Voting diambil lantaran proses dua kali lobi antarfraksi tidak mencapai kata mufakat.

RUU Pemilu telah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, tadi malam. Ketua DPR Setya Novanto mengesahkan dengan mengetuk palu, tanda RUU Pemilu resmi menjadi UU.

Usai disahkan, DPR-Pemerintah bisa memulai sosialisasi UU Pemilu. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian menjelaskan usai RUU Pemilu diketok, maka DPR dan pemerintah sudah harus mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait undang-undang Pemilu yang baru tersebut.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyatakan, pengesahan UU oleh Setya Novanto yang notabene adalah tersangka korupsi proyek e-KTP adalah hal yang memalukan.

Periksa Andi Narogong, KPK dalami peran Setya Novanto di kasus e-KTP. Nama Andi Agustinus juga disebut berulang kali dalam fakta persidangan untuk Irman dan Sugiharto. KPK juga melihat bahwa dalam fakta sidang ada peran dari pihak-pihak tertentu, termasuk orang yang sudah ditetapkan tersangka.

Sejumlah fraksi seperti PDIP, NasDem, Demokrat dan Gerindra menyarankan Setnov mundur dari jabatan Ketua DPR agar tidak menimbulkan opini buruk masyarakat. Setnov diharap bersikap legowo mundur dan meletakkan jabatan Ketua DPR agar fokus menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

Pimpinan DPR minta pergantian Setya Novanto tunggu keputusan inkrah. Taufik mengatakan, hingga hari ini belum ada usulan resmi dari fraksi mana pun kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat konsultasi membahas pergantian Ketua DPR.

Sekretaris Fraksi PDIP Alex Indra Lukman meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP. Menurutnya, Novanto memiliki hak untuk menempuh jalur hukum membuktikan dirinya tidak terlibat korupsi e-KTP.

Pembelaan Setya Novanto jadi tersangka kasus e-KTP. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.