Ketua DPR Setya Novanto

Setnov tersangka, pansus angket minta Ketua KPK mundur. Politisi Partai NasDem itu menuding KPK tidak layak dipimpin oleh Agus Raharjo karena namanya disebut-sebut berperan saat menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Gaya Setya Novanto sikapi penetapan status tersangka oleh KPK. Dengan didampingi para wakilnya, Ketua DPR RI itu menepis segala tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Dia juga menilai penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sesuai.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan tidak ada perubahan komposisi pimpinan pasca KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto akan tetap menjabat sebagai Ketua DPR karena kasusnya belum berkekuatan hukum tetap.

Golkar pastikan Setnov jadi tersangka tak ganggu agenda DPR. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menjamin penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tidak mengganggu kegiatan Fraksi Golkar di DPR.

Setnov tersangka, DPP Golkar akan bertemu seluruh dewan partai. Partai Golkar berencana segera bertemu dengan para pimpinan dan juga dewan pembina. Tidak hanya itu, Golkar juga berencana memanggil dewan pakar untuk membahas kasus ini.

Ketua DPR Setya Novanto menepis segala tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Sehingga dia merasa penetapan tersangka dari KPK kepada dirinya, dianggap tidak sesuai.

Dengan ditetapkannya Setnov sebagai tersangka, kata Didik, otomatis bakal menggerus kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Pimpinan DPR akan menggelar rapat membahas penetapan tersangka Setya Novanto atas kasus e-KTP siang nanti. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pimpinan DPR tidak akan membahas soal pergantian jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR selama tidak ada usulan dari Fraksi Partai Golkar.

JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan, Golkar menghormati proses hukum yang berlaku. Pemerintah juga dipastikan mendukung proses hukum yang ada.

Menurut Firman Subagyo, hingga saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap terkait dengan penetapan Ketua Umumnya sebagai salah satu tersangka kasus e-KTP. Bahkan tambah anggota Komisi IV ini Golkar juga belum berpikiran untuk melakukan pergantian ketua umum.

Usai menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan baru. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan tidak membedakan proses penyidikan terhadap Novanto dengan para tersangka e-KTP lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR SN (Setya Novanto) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memiliki dua alat bukti yang cukup.

Desakan mundur terhadap Setnov dari jabatannya sebagai Ketua DPR terjadi bukan hanya dalam kasus korupsi e-KTP ini saja. Setnov kala itu diterpa kasus 'papa minta saham' yang sempat meramaikan jagad pemberitaan di penghujung tahun 2015. Dalam kasus tersebut, Setnov mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Lagi pula, menurut Dave, munaslub untuk mengganti Setnov dari jabatan ketua umum bisa diadakan jika ada desakan dari DPD-DPD Partai Golkar.

Menurut Penjaga keamanan di kawasan Komplek Widya Chandra yang enggan disebutkan namanya mengatakan, rumah dinas Setya Novanto tidak pernah dipergunakan untuk menetap. Rumah ini hanya untuk pertemuan dan acara-acara khusus.

Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

Fadli menyebut pimpinan bakal melihat mekanisme di UU MD3 apabila ada anggota DPR yang terjerat kasus hukum. Merujuk pada UU MD3, Novanto masih menjabat sebagai Ketua dan anggota DPR apabila belum ada keputusan hukum yang final atas kasusnya.

KPK tegaskan penetapan Setnov tersangka tak terkait Pansus Angket. Penetapan Setnov sebagai tersangka dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman.

Terkait sempat adanya penarikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tidak mengganggu penetapan ini. Sebab pihaknya memiliki bukti yang kuat.

Ketua DPP Bidang Media, Nurul Arifin berharap proses hukum terhadap Novanto tidak diintervensi pihak mana pun. Partai Golkar akan mengikuti proses hukum sesuai aturan berlaku.