Ketua PSSI tersangka korupsi

Kejati Jatim menyatakan bakal menerbitkan sprindik lagi buat La Nyalla.

Dr Chudry Sitompul kembali didatangkan sebagai saksi ahli dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur (Jatim) dengan tersangka La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Kejati Jatim nampaknya kecewa dengan hakim yang memimpin sidang kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur (Jatim) dengan tersangka La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Kejati Jatim menuding ada maksud tertentu antara hakim dengan anak La Nyalla.

Ketua Umum PSSI itu dipastikan masih berada di Singapura.

La Nyalla bakal dideportasi dari Singapura, mengingat, paspor milik La Nyalla telah dicabut pihak imigrasi Indonesia.

La Nyalla dibawa ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dan tiba pada pukul 13.00 WIB.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk kali kedua untuk kasus korupsi Kadin Jawa Timur (Jatim), La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

La Nyalla menggunakan izin kunjungan di Singapura sehingga pihak kejaksaan berpotensi memulangkan ke Tanah Air.

Sangkaan pertama tumbang di praperadilan, kini La Nyalla dijerat tiga delik pidana.

Sebab, sudah termasuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kejati Jatim bakal mengusut aliran dana pencucian uang La Nyalla.

Diduga ada aliran dana hibah dari tahun 2011-2014 Kadin Jatim tersebut masuk ke rekening La Nyalla.

Salah satu tim kuasa hukum La Nyalla, Ma'ruf Syah mengatakan, permohonan praperadilan akan dilayangkan Senin (18/4) besok lusa.

Menurut Prasetyo, kasus yang dihadapi Kejati Jawa Timur itu merupakan masalah prinsipil.

Pengumuman status tersangka La Nyalla dilakukan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Made Suarnawan, Rabu (13/4) kemarin petang.

Kejati Jawa Timur telah menerbitkan dua sprindik baru untuk menetapkan La Nyalla sebagai tersangka.

La Nyalla terus mengeluarkan perlawanan atas keluarnya sprindik baru.

Fadli menilai penetapan tersangka kembali terhadap La Nyalla menyalahi putusan pengadilan.

Komisi Yudisial tak mau kecolongan terkait adanya potensi pelanggaran Kode Etik dari sidang Praperadilan La Nyalla Mattalitti.