Khilafah

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.

24 orang anggota Khilafatul Muslimin berikrar di hadapan Wali Kota bersama Forkopimda Bandarlampung dan enam lainnya berikrar di hadapan Gubernur Lampung Arinal Djuanaidi dan Forkopimda Lampung.

Dalam deklarasi itu, masing-masing anggota Khilafatul Muslimin membacakan ikrar setia kepada NKRI yang dilanjutkan penandatanganan surat pernyataan dan ditutup dengan mencium Bendera Merah Putih.

Upaya kelompok radikal gencar mewacanakan khilafah sebagai sistem pemerintahan di Indonesia harus ditentang.

Pengusungnya wajib diperangi karena termasuk pemberontakan.

Pembekuan aktivitas Khilafatul Muslimin itu menyusul dugaan ajaran mengganti Pancasila dilakukan kelompok dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja yang tengah diusut polisi.

Polisi menyita barang bukti seperti bendera, buku-buku dan aliran dana terhadap Ponpes Khilafatul Muslimin.

Namun Mahfud MD mengingatkan bahwa penindakan terhadap kelompok apa pun harus tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, menurut dia, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM setiap warga.

BNPT menilai di era reformasi yang saat ini dengan kebebasan masyarakat telah terbuka turut dimanfaatkan kelompok yang digagas Abdul Qadir Hasan Baraja untuk menyebarkan paham intoleran kepada masyarakat.

Polisi mengungkap fakta baru pergerakan kelompok Khilafatul Muslimin. Kelompok yang dipimpin Abdul Qadir Hasan Baraja itu terindikasi menyebarkan berupaya mengganti ideologi Pancasila menjadi Khilafah dan memiliki struktur mirip dengan negara.

Hengki menambahkan, sejak berdiri pada 1997, Khilafatul Muslimin ternyata sudah memiliki pengikut lebih dari belasan ribu orang.

Pergerakan Khilafatul Muslimin mempunyai pusat pemerintahan di tingkat provinsi yang berpusat di Lampung. Kemudian beberapa kantor wilayah Umul Quro di pelbagai provinsi.

Warga yang ingin bergabung dengan Khilafatul Muslimin akan dibaiat atau diambil sumpah terlebih dahulu oleh Khalifah atau pimpinan di wilayah masing-masing.

Abdul Baraja telah dibantu oleh tiga orang yang tersebar di beberapa daerah untuk mendirikan Khilafatul Muslimin ini.

Abdul Qadir Hasan Baraja kemudian mendirikan Khilafatul Muslimin dibantu tiga pimpinan lain mendirikan Khilafatul Muslimin sejak 1997.

Sebanyak 30 pesantren diduga terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin.

Polda Metro Jaya akan tindak Ormas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Salah satu yang disoroti adalah pergerakan ormas Khilafatul Muslimin.

Penemuan 30 sekolah terpapar ideologi khilafah tersebut terungkap usai penyidik menangkap AS di Mojokerto.

Para tersangka dijerat Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.