Khilafah

Ade menjelaskan, ruang lingkup penyelidikan yang dilakukan seputar giat Khilafatul Muslimin Ummul Quro Kota Solo.

Penyebaran paham ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kapolres menegaskan, kedua tersangka terancam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum pidana dan atau Pasal 107 Jo 53 KUHP.

Polisi menetapkan Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya, Aminuddin Mahmud sebagai tersangka. Pemimpin yang mengajak warga menerima sistem khilafah saat konvoi Surabaya-Sidoarjo ini dijerat dengan UU Ormas.

Usai menurunkan dua papan nama, Kepolisian Resor Surakarta memanggil lima pengurus Khilafatul Muslimin Ummul Quro Solo Kota atau Khilafatul Muslimin Solo. Surat pemanggilan disampaikan Kapolresta Surakarta Kombes Ade Safri Simanjuntak, Kamis (9/6).

Selain itu, jenderal bintang satu ini menyebut, untuk kegiatan Khilafatul Muslimin tak hanya dilakukan di Cawang, Jakarta Timur serta Brebes, Jawa Tengah. Melainkan juga di beberapa daerah lainnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menerangkan, penangkapan AZ berhubungan dengan siar khilafah yang dilakukan oleh Organisasi Khilafatul Muslimin.

Hal ini terkait dengan maraknya kelompok secara terang-terangan menjadi simpatisan khilafah.

Kedatangan polisi karena beredar isu ponpes tersebut mengajarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Wamenag mendorong polisi segera mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan secara instensif untuk mengungkap motif dan pola gerakan Khilafatul Muslimin. Serta menelusuri jaringan organisasi maupun sumber dana Khilafatul Muslimin.

Markas organisasi massa (ormas) Khilafatul Muslimin Surabaya Raya yang terletak Jalan Gadel Madya, Tandes, Surabaya digeledah polisi. Hasilnya, sejumlah dokumen pun disita oleh Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingatkan hak perlindungan bagi saksi bagi keluarga atau kelompok Khilafatul Muslimin. Pemberian perlindungan bila para saksi mendapat ancaman.

Di bagian depan terpasangi dua papan nama dengan tulisan dan ukuran berbeda. Papan nama atas sedikit lebih besar bertuliskan Khilafatul Muslimin Ummul Quro Solo Kota. Sedangkan papan nama berwarna dasar putih dibawahnya bertuliskan Khilafatul Muslimin Kemas'ulan Laweyan.

Mantan Kabag Banops Densus 88 itu mengungkapkan Khilafatul Muslimin terbukti tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Terkait dengan kasus yang menimpa Abdul Baraja, polisi mengenakan Pasal 59 ayat 4 Juncto Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas.

Hengky menyebut, dengan penangkapan Pimpinan tinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja menjadi pembuka pintu untuk mendalami aliran dana yang berada di ormas tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan melakukan pendalaman perihal penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Bahkan, keonaran terjadi di kalangan para muslim.

Dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat, UU ITE, dan penyebaran berita hoaks yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Penangkapan Abdul Qadir Baraja buntut konvoi rombongan sambil membawa poster bertuliskan 'Kebangkitan Khilafah yang viral di sosial media.

Penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin itu, dibantu oleh Forkopimda dan para ulama di Bandar Lampung.