Komisi VI DPR
-
Ekonomi •DPR Panggil Mendag Lutfi Soal Kebijakan Baru Minyak GorengKomisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait dengan minyak goreng. Selain itu, rapat juga akan membahas mengenai ketersediaan berbagai komoditas jelas Ramadan.
-
News •DPR Harap Pemerintah-Pelaku Industri Bereskan Masalah Minyak Goreng Jelang RamadanDia berharap agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para pemangku kepentingan terkait dan para pelaku industri.
-
Ekonomi •Erick Thohir Sebut Pembentukan Panja Mampu Perbaiki Kinerja Garuda IndonesiaMenteri BUMN Erick Thohir menyambut positif pembentukan panitia kerja (Panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini merupakan bentuk dukungan konkret dari DPR dalam mengawal proses penyehatan maskapai pelat merah tersebut.
-
News •Harga Kebutuhan Pokok Melonjak, DPR Panggil Menteri PerdaganganDPR RI segera memanggil Menteri Perdagangan untuk segera menstabilkan harga sejumlah komoditas yang melonjak menjelang tahun baru. Pernyataan itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di sela sosialisasi peran BUMN untuk pemberdayaan umat di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (28/12).
-
News •Anggota DPR Soroti Ancaman Mogok Karyawan Pertamina Jelang Libur NataruAnggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan ancaman mogok yang disampaikan Serikat Pekerja Pertamina saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2022. Tuntutan mundur terhadap Dirut Pertamina juga dinilai berbau politis.
-
News •Anggota DPR Jelaskan Rumor di Balik Mundurnya Direktur Keuangan Pupuk IndonesiaAnggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyatakan heran atas beredarnya kabar miring terkait pengunduran diri Direktur Keuangan dan Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Listiarini Dewajanti.
-
Ekonomi •Daya Saing UMKM Jadi Prioritas Pokok-Pokok Haluan NegaraAnggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Darmadi Durianto mengatakan, pembuatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bisa mengangkat penyetaraan ekonomi, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan perusahaan besar.
-
Politik •Anggota Komisi VI DPR Duga Ada Tipu-Tipu Dalam Tarif PCR Berdasarkan WaktuAndre mengungkapkan, dengan kemampuan mesin PCR memproses sejumlah spesimen, seharusnya laboratorium tidak lagi mematok harga PCR berdasarkan waktu.
-
Ekonomi •Komisi VI DPR Desak BUMN Farmasi Turunkan Harga Layanan Tes PCR dan AntigenKomisi VI DPR RI mendesak BUMN Kesehatan untuk mengupayakan agar harga tes usap usap berbasis real time polymerase chain reaction (RT-PCR) dan antigen bisa lebih terjangkau. Adapun posisi harga ditetapkan pemerintah saat ini berkisar Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp300 ribu untuk di luar pulau Jawa dan Bali.
-
Ekonomi •Anggota Komisi VI DPR Sebut Harga Tes PCR Seharusnya Bisa di Bawah Rp 200.000Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan, bahwa harga tes usap berbasis real time polymerase chain reaction (RT-PCR) di Indonesia sebetulnya bisa lebih murah sampai di bawah Rp200.000.
-
Politik •Komisi VI DPR Dukung Semangat Jokowi Benahi BUMNWakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai, pembenahan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan. Meski beberapa masalah masih ada, tetapi secara umum dapat dikatakan cukup baik.
-
5Trending •Potret Tampan Budisatrio Djiwandono, Anggota DPR Keponakan PrabowoPolitikus Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono belakangan tengah ramai jadi sorotan. Setelah videonya memimpin rapat viral, banyak netizen dibuat salah fokus dengan ketampanan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu. Berikut potret menawan Budisatrio yang merupakan keponakan Prabowo Subianto.
-
News •DPR Ungkap Dugaan Penyebab Mandeknya Aliran Bansos dari Sejumlah Bank BUMNAndre lantas menanggapi viralnya aksi Mensos Tri Rismaharini yang meluapkan emosinya terhadap para petugas bank Himbara tersebut.
-
Ekonomi •Anggota DPR: Pembentukan Subholding Agar Pertamina Fokus Tangani Sektor Hulu & HilirDalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI, Pertamina memang menyampaikan soal restrukturisasi. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pembuatan subholding agar Pertamina lebih fokus menangani sektornya.
-
Politik •PPP Minta Bulog Jaga Kualitas Beras BansosDia menuturkan, komisi VI DPR telah berkali-kali mengingatkan agar Bulog menjaga kualitas beras untuk rakyat. Elly bilang, diperlukan manajemen pengelolaan gudang yang lebih baik, monitoring pada pengangkutannya hingga distribusinya agar tepat sasaran.
-
Ekonomi •Kurangi Beban Perusahaan, Garuda Indonesia Diminta Restrukturisasi MenyeluruhPT Garuda Indonesia Tbk (Persero) Tbk atau GIAA sedang mengalami kesulitan keuangan imbas kesalahan pengelolaan masa lalu dan dampak pandemi Virus Corona. Utang perseroan hingga kini terus menumpuk hingga mencapai Rp70 triliun.
-
Ekonomi •Dicecar Mufti, Bos Himbara Akhirnya Batalkan Rencana Cek Saldo Berbayar di ATM LinkSetelah kembali dikritik anggota DPR RI Mufti Anam, akhirnya Himbara memutuskan bukan hanya menunda rencana itu, tapi membatalkan alias tak akan lagi merencanakan adanya biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM.
-
News •PKB Minta Pemerintah Prioritaskan Program Bantuan Untuk Santri & Rakyat KecilNasim menjelaskan, kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat telah terbukti aktif. Pesantren juga membantu bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
-
Ekonomi •DPR Minta Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Produktif UMKM Tahun DepanWakil Ketua Komisi VI DPR asal Fraksi Nasdem, Martin Manurung menyatakan, bahwa tutupnya sejumlah ritel perbelanjaan bukan dampak dari kian menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pertumbuhan ekonomi yang mulai positif.
-
Ekonomi •Restrukturisasi Polis Jiwasraya Dinilai Jadi Jalan Terbaik Dibanding PailitDalam panja itu ada berbagai opsi-opsi dengan berbagai narasumber mencari jalan untuk tidak ada opsi pemailitan namun yang ditempuh adalah restrukturisasi.
