Komisi VI DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemerintah segera membayar utang sebesar Rp113,48 triliun kepada 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa utang tersebut merupakan akumulasi tunggakan sejak 2016 lalu.

Menteri Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI mengadakan rapat kerja membahas pencairan utang pemerintah, penyertaan modal negara (PMN) dan pemberian dana talangan. Rapat memutuskan untuk memberikan PMN kepada 7 BUMN yang terdiri dari BUMN karya, perkebunan, perumahan hingga transportasi.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Putu Supadma Rudana, mempertanyakan mekanisme pinjaman melalui skema dana talangan sebesar Rp3,5 triliun oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada pemerintah. Seperti diketahui, KAI membutuhkan anggaran itu untuk kelangsungan operasional sampai akhir tahun.

Ramai diberitakan ada seorang hakim di PN Jakpus yang menjadi komisaris Pertamina Patra Niaga. Ditulis di situs www.pertaminapatraniaga.com, hakim tersebut pernah menangani sejumlah kasus-kasus besar, diantaranya kasus Traveller Cheque, Penyalahgunaan Dana YPPI, dan Kasus E-KTP.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, menyampaikan kekurangan bayar pemerintah sebesar Rp257 miliar. Sementara, PT Jasa Marga (Persero) menyampaikan nilai utang pemerintah pada pihaknya sebesar Rp5,02 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima akan menyampaikan permohonan kepada Pimpinan DPR RI untuk menyelenggarakan rapat gabungan antar Alat Kelengkapan (AKD), di antaranya Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI. Adapun rapat gabungan tersebut dalam rangka membahas tagihan utang Pemerintah kepada PLN sebesar Rp48 triliun.

Komisi VI DPR kembali mencecar PT PLN (Persero) dengan sejumlah pertanyaan terkait lonjakan harga tarif listrik di tengah pandemi virus corona pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade, mengapresiasi adanya alokasi anggaran Program Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, sebagian besar alokasi digunakan untuk sektor UMKM dan memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdampak pandemi Covid-19.

"Saya yakin Pak Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memahami dan sudah mulai mengerjakan ini," kata Deddy.

Dia mengungkapkan, uang atau instentif dari program tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi atau belum mendapat pekerjaan. Ini yang menjadi alasan mengapa peluncuran program Kartu Prakerja saat pandemi Covid-19 menjadikannya sebagai semi bantuan sosial untuk membantu masyarakat.

Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Utara tersebut singgung, saham mayoritas Garuda milik pemerintah, sedangkan 30,5 persen saham lainnya menjadi milik CT Group, dan sisanya dipegang publik.

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemerintah dan manajemen Garuda Indonesia berhati-hati menetapkan solusi untuk menyelamatkan maskapai kebanggaan Indonesia tersebut. Menurut Deddy, kondisi Garuda Indonesia bisa semakin buruk karena dihantam dampak pandemi Covid-19.

Seharusnya, kata dia, di tengah pandemi Covid-19, bank tidak melulu mengejar marjin. Justru, yang menjadi hal utama yang harus dikejar bank adalah kelangsungan hidup nasabahnya.

Mufti mengatakan, sebelum memutuskan untuk mengizinkan impor, Kemendag harus bisa menunjukkan keseriusan membenahi sistem distribusi komoditas.

Uji coba produksi B100 ini merupakan lompatan dari produksi biodiesel 30 persen (B30). Kata bos Pertamina, CPO yang terus ditingkatkan di dalam negeri hingga 100 persen sebagai bukti bahwa sawit nasional berkualitas.

Ketua Panitia Kerja (panja) Jiwasraya Komisi VI DPR Aria Bima meminta agar diberi ketenangan dulu untuk para pemegang polis. Sebab Jiwasraya merupakan perusahaan BUMN. Sehingga dalam penyelesaiannya juga akan banyak pihak yang terlibat, termasuk memutuskan opsi yang akan diambil untuk pulihkan Jiwasraya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR untuk dibahas.

Kementerian BUMN, kata Deddy, harus memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan ekosistem industri yang bermanfaat bagi rakyat.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengingatkan kepada pemerintah untuk menjamin stok pangan dalam menyambut bulan Ramadan 2020. Dalam hal ini Kemendag, diingatkan segera menyampaikan rencana menjaga ketersediaan bahan pangan tersebut.

Dia menjelaskan, tanpa ganja pun, ekspor rempah, aromatik, dan tanaman obat dari Indonesia sangat moncer. Berdasarkan data BPS, ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah Indonesia pada 2018 mencapai USD 601 juta (Free On Board/FOB), tumbuh pesat jika dibandingkan pada 2013 yang baru sebesar USD 342 juta