Komisi VII DPR

Komisi VII DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Panja ini total memiliki 86 anggota yang terdiri dari perwakilan Komisi VII dan pemerintah.

Harry mengaku miris melihat Pertamina kerap kesulitan meminta hak subsidi BBM ke pemerintah. Oleh karenanya, dia berharap Ahok dapat ikut membantu perseroan menagih utang tersebut.

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyampaikan beberapa capaian BBM Satu Harga sepanjang 2019. Pria yang akrab disapa Ifan ini mengatakan, masih banyak daerah yang belum memiliki penyalur, sehingga perlu ada pembangunan penyalur, sub penyalur dan mini SPBU.

Sesuai Perpres 40/2016, penurunan harga gas harus dapat mengukur nilai tambah yang bisa diberikan oleh sektor industri terhadap perekonomian nasional. Sehingga berkurangnya penerimaan negara dapat terkonversi dari pertumbuhan kinerja industri.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika menyebut, target tersebut tidak realistis, apalagi perusahaan yang melakukan lifting migas seperti Pertamina EP saja tidak capai target pendapatan dan laba tahun lalu.

Anggota Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengaku sepakat dengan penertiban penyaluran subsidi elpiji agar tepat sasaran digunakan oleh pihak yang berhak, namun pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapannya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, ‎DPR akan menetapkan revisi Undang-Undang Minerba sebagai Prolegnas dalam sidang paripurna, sehingga revisi tersebut paling lambat selesai pada Agustus 2020.

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sempat mengusulkan adanya wakil menteri untuk membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam pekerjaannya, khususnya dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).