Komisi VII DPR

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko diganti. Banyak kejanggalan disorot mantan sekjen kemenristek ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Rudi Bangun Hartono mengkritik keras Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko diganti. Rudi mempertanyakan hasil dari anggaran Rp6,3 triliun.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjamin Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT) rampung tahun depan. Sebab, RUU EBT ini jadi satu landasan aturan penting dalam proses transisi energi di Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya sedang mendorong secepatnya pada Rancangan Undang-undang (RUU) minyak dan gas (Migas) yang akan disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi VII DPR Mulan Jameela mengatakan kompor listrik dinilai nisa membawa masalah baru. Menurutnya, kompor listrik tidak cocok dengan masakan Indonesia. Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pemanfaatan kompor gas elpiji tidak bisa dihilangkan. Apalagi, makanan Indonesia sangat berbeda dengan masakan oran

Menurutnya jika sasaran utama pemerintah mengurangi subsidi impor LPG, maka masyarakat miskin yang jadi target program. Hanya saja dia menilai target sasarannya kurang tepat.

Anggota Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan penggunaan kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi.

Anggota Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai keuangan Pertamina bisa kolaps akhir tahun ini, seiring tingginya harga minyak mentah dunia yang tak sebanding dengan harga jual yang ditetapkan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak keputusan Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga BBM non subsidi dan LPG non subsidi kemasan 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg. Menurutnya, kenaikan itu akan memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih seratus persen akibat hantaman pandemi Covid-19.

Dirut Pertamina Keluhkan Penggunaan Solar Melebihi Kuota di Depan DPR. Dalam rapat tersebut, Direktur PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, penggunaan Solar saat ini mencapai 95 persen dari total konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Komisi VII DPR RI sepakat untuk menambah usulan kuota solar subsidi sebesar dua juta kiloliter (kl) untuk tahun 2022 menjadi total 17 juta kl. Hal ini menjadi salah satu hasil kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan bersama Ditjen Migas, BPH Migas, dan PT Pertamina, ditulis Rabu (30/3).

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membayarkan utang kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) senilai Rp100 triliun. Hal ini untuk mencegah krisis likuiditas Pertamina yang berpotensi mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM Nasional.

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) telah diserahkan oleh DPR RI ke Badan Legislasi (Baleg) untuk masuk ke tahap harmonisasi.

Salah satu pangkal masalahnya ketika Pimpinan Komisi, Bambang Haryadi menyinggung blast furnace.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Dirut Krakatau Steel sebab rapat kemarin belum mengambil kesimpulan. Ada isu yang belum terjawab.

Komisi VII percaya di bawah kelembagaan pemerintah, Eijkman tetap bisa menjalankan riset berdasarkan Undang-Undang maupun aturan turunannya.

Sejumlah anggota dewan menilai perlu mendengarkan penjelasan proses integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK. Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Kardaya Warnika berujar, Amin Soebandrio mestinya perlu dihadirkan dalam rapat hari ini meski tak lagi menjabat kepala Eijkman.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman menargetkan, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) bisa selesai pada akhir 2022. Target itu bakal dikejar lantaran segenap anggota Komisi VII DPR RI akan mulai disibukan urusan pemilihan umum legislatif mulai 2023 mendatang.

PDIP merotasi Bambang sebagai Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Herman Hery yang dipindah ke Komisi VII. Fraksi PDIP juga menunjuk Yulian Gunhar sebagai Kapoksi PDIP di Komisi VII menggantikan Dony.

Komisi VII DPR RI menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Senin (28/6). Seleksi itu diadakan untuk calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas baru, periode masa jabatan 2021-2025.