Korupsi e-KTP

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI menggugat praperadilan KPK atas mangkraknya lima kasus yang ditangani lembaga antirasuah.

Tersangka yang diperiksa yakni Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Elektronik Husni Fahmi. Dia belum ditahan tim penyidik KPK.

Selain hukuman penjara, Irman juga dibebani membayar denda sebesar Rp 500 juta. Ketentuannya, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan.

ISE sudah bersatus tersangka kasus korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP (KTP-el).

Chairuman akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan keduanya akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya.

Tersangka yang diperiksa adalah Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Markus dijebloskan ke Lapas Sukamiskin pada Kamis, 1 Oktober 2020. Markus dijebloskan lantaran vonis terhadap dirinya telah berkekuatan hukum tetap.

Meski masa hukuman pidana penjara dikurangi, MA tetap menjatuhkan hukuman denda terhadap Irman dan Sugiharto yakni sebesar Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. Selain itu, Irman dan Sugiharto juga tetap dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana putusan Kasasi.

Agus sendiri berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Hari ini, Agus diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi proyek e-KTP.

Keduanya yang sudah dijerat sebagai tersangka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI), Isnu Edhi Wijaya.

Terpidana Korupsi e-KTP Irman Diperiksa KPK. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri diperiksa untuk pengembangan kasus korupsi proyek pengadaan korupsi KTP elektronik.

Markus Nari divonis 6 Tahun penjara dan denda Rp300 Juta subsider 3 Bulan kurungan.

"Juga kami lihat seperti ada nuansa temen-temen di Kemenkeu sangat berhati-hati, ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP," ujarnya.

Sejumlah pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang dipanggil Inspektorat, sebagai buntut penangkapan dua pegawai dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh polisi terkait pungli pembuatan e-KTP.

Terbukti Bersalah, Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara. Markus divonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Markus bersalah memperkaya diri sendiri USD 400.000 dari proyek e-KTP.

Ekspresi Terdakwa Markus Nari Jalani Sidang Pledoi. Dalam pledoi, Markus membantah menerima sejumlah uang terkait proyek e-KTP, dan dia mengaku belum melihat wujud uang seperti didakwakan jaksa KPK.

Ekspresi Markus Nari Saat Dituntut 9 Tahun Penjara Terkait Kasus E-KTP. Terdakwa kasus korupsi proyek KTP elektronik tersebut menjalani sidang yang mengagendakan tuntutan dari JPU. Markus Nari dituntut 9 tahun dan denda Rp 900 juta.

Sidang Lanjutan Markus Nari Terkait Kasus e-KTP. Sidang tersebut mengagendakan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait kasus korupsi proyek KTP Elektronik.