Korupsi e-KTP

Maqdir mengatakan, masyarakat Indonesia cenderung memberi kesan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Padahal, kata dia, dalam Undang-Undang Internasional penyalahgunaan wewenang dalam korupsi tidak masuk sebagai kejahatan yang luar biasa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memberi sinyal adanya penyelidikan baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Fredrich, Hakim Syaifudin Zuhri dan keempat anggotanya memihak jaksa penuntut umum KPK dibanding dirinya dan kuasa hukum.

Fredrich Yunadi dituntut 12 tahun bui. Fredrich Yunadi disebut mengatur rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap setelah mengalami kecelakaan pada November 2017 untuk menghindari pemeriksaan KPK terkait kasus e-KTP.

Jaksa KPK menilai Fredrich sengaja memanipulasi rekam medis mantan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menghindari pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Fredrich dianggap tak mendukung pemberantasan korupsi. Selaku advokat, Fredrich juga dianggap melakukan perbuatan tercela dan bertentangan dengan norma hukum.

Drama sidang perintangan penyidikan korupsi proyek e-KTP atas terdakwa Fredrich Yunadi kembali terulang sesaat sebelum pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Fredrich bersikukuh agar Jaksa membacakan seluruh materi tuntutan yang akan dibacakan. Termasuk keterangan seluruh saksi di sidang sebelumnya.

Dia mengklaim seorang penasihat hukum seperti dirinya tidak bisa dijerat dalam unsur pidana. Menurutnya, Peradi-lah lembaga yang bisa memberikan sanksi atas kesalahan seorang lawyer.

Cari tersangka baru kasus e-KTP, KPK periksa istri Novanto. Deisti tiba di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB. Febri menegaskan KPK akan terus memburu pelaku lain yang turut menerima aliran dana dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu.

KPK periksa Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait kasus e-KTP. Menurut dia, saat ini, Zudan masih menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK. Zudan sebelumnya tiba pada pukul 10.15 WIB.

Hari ini, Fredrich Yunadi hadapi sidang tuntutan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah sempat mengatakan pihak lembaga antirasuah tak menutup kemungkinan untuk menuntut Fredrich dengan hukuman maksimal.

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain vonis penjara, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga wajib mengembalikan kerugian negara sebesar USD 7,3 juta.

Bimanesh Sutarjo jalani sidang keterangan ahli di Tipikor. Terdakwa perintangan penyidikan korupsi E-KTP, Bimanesh Sutarjo kembali menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (26/5).

"Pak Fredrich meminta perawat agar kami pergi, kami tidak mau, akhirnya Pak Fredrich minta security suruh kita pergi, sementara yang lain enggak diusir, kami khawatirnya keluar dari pintu samping," katanya.

Ahli medikolegal, Budi Sampurna menyatakan dokter diperbolehkan menolak permintaan pasien jika di luar kode etik kedokteran. Bahkan, seorang dokter berhak memberi rekomendasi rumah sakit atau dokter lain terhadap pasien yang dianggap tidak kooperatif.

"Kondisi bapak menurut keterangan ajudan bahwa mobilnya mengalami kecelakaan, kacanya pecah mobilnya hancur cur terus kepalanya bengkak, baret tangannya juga berdarah itu kan menurut keterangan ajudan kondisi beliau begitu. Seberapa besar ya segede ini lah sebesar bakpao," ujar Fredrich.

Bermula saat Fredrich menuturkan bahwa penyidik KPK kerap kali membawa koper saat penggeledahan. Menurutnya hal itu tidak etis, dikhawatirkan penyidik membawa hal hal lain di luar proses penyidikan. Semisal bom.

Kendati begitu, KPK mengakui bahwa pihaknya masih membutuhkan bukti selain keterangan dari mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu. Pasalnya, uang yang diduga diberikan kepada para anggota DPR tersebut bukan berasal dari Irvanto.

Kendati demikian, Agus mengatakan, pihaknya tetap menghormati proses hukum. Demokrat akan tetap mengawasi jalannya proses hukum sehingga tak ada tebang pilih dalam setiap prosesnya.

"Jadi perinciannya begini yang mulia kalau saya jumlahkan mungkin lebih dari itu. Untuk Pak Chairuman yang pertama USD 500.000. yang kedua USD 1 juta terus untuk Pak Mekeng USD 1 juta terus Pak Agun itu Rp 500 juta dan USD 1 juta terus ke Jafar Hafsah USD 500.000 dan USD 100.000 ke Ibu Nur Assegaf itu USD 100.000 saya

Menurut dia, KPK akan mempelajari terlebih dahulu apakah Irvanto memiliki syarat sebagai JC. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, pengajuan JC dapat dikabulkan jika pemohon bukan pelaku utama dalam sebuah kasus korupsi.