Korupsi Kuota Haji

PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait status tersangka kasus kuota haji. Kuasa hukum menilai hakim tidak menilai kualitas bukti.

Pemeriksaan dilakukan KPK setelah gugatan praperadilan Yaqut terkait penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji periode 2024 ditolak.

Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam sidang putusan praperadilan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di PN Jakarta Selatan.

Sidang dipimpin Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwiputro menyatakan menolak seluruh gugatan praperadilan diajukan Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut menilai hakim memimpin persidangan dengan tegas sehingga seluruh proses berjalan lancar.

KPK belum bisa langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Sebab saat ini masih ada proses praperadilan yang harus dihormati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, menandai babak baru dalam penyelidikan yang dinanti publik.

Kubu Yaqut menyebut hingga kini belum ada penjelasan resmi dari KPK maupun BPK terkait kerugian negara akibat kasus korupsi kuota haji.

Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait status tersangka kasus kuota haji ditunda hingga 3 Maret 2026, KPK diminta hadir pada pemanggilan kedua.

Saat ini, perpanjangan pencekalan hanya diajukan terhadap pihak-pihak yang telah berstatus tersangka.

Sebagai informasi, praperadilan diajukan setelah KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka pada 8 Januari 2026.

Hukum tidak boleh dijadikan instrumen kriminalisasi. Ditekankan pentingnya kehati-hatian sebagai prinsip mendasar dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan **korupsi kuota haji** 2023-2024. Ia membantah keterlibatan dan klaim tidak mengetahui perihal kuota haji yang didapatkan biro travel dan umrah PT Maktour

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas selesai diperiksa KPK hampir lima jam sebagai saksi kasus kuota haji 2024 dan mengaku telah memberi keterangan lengkap.

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menegaskan NU sebagai institusi tidak terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji yang ditangani KPK.

KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Eks Menag Yaqut dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memfinalisasi perhitungan kerugian negara oleh BPK terkait kasus korupsi kuota haji, mengungkap potensi kerugian triliunan rupiah dan menyeret nama-nama besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Pemeriksaan terhadap eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidil Aziz alias Gus Alex, menjadi keterangan kunci terkait dugaan aliran dana dari biro travel.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, mengungkap detail kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke Arab Saudi yang membahas kuota haji dan investasi.