Korupsi Kuota Haji

Pada Rabu, 13 Agustus 2025, KPK melakukan penggeledahan di kantor Ditjen PHU Kemenag.

KPK ungkap ada biaya komitmen yang diperlukan untuk mengikat perjanjian atau kontrak terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji.

Banyak jemaah haji 2024 yang telah mengeluarkan dana untuk kelas Furoda, tetapi kenyataannya mereka tergabung dalam kelompok jemaah haji khusus atau reguler.

KPK tidak memberikan penjelasan rinci mengenai siapa pemilik rumah tersebut.

KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi Kuota Haji 2024.

Pencekalan ini dilakukan KPK untuk memudahkan proses penyelidikan.

KPK mengungkap ada pertemuan asosiasi agensi perjalanan haji dan pejabat Kemenag, yang sepakat alokasi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

KPK telah melarang Fuan Hasan Masyhur untuk bepergian ke luar negeri.

KPK telah meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan, yang mengindikasikan adanya potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, hasil hitungan penyidik bahwa nilai kerugian dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

KPK terus mendalami dugaan korupsi kuota haji khusus pada tahun 2024.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah buka suara soal dugaan korupsi kuota jemaah haji tahun 2024

Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah terkait kasus korupsi kuota haji sempat menyedot perhatian khalayak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ustaz Khalid Basalamah dalam tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.