Kpk Ott Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri mengonfirmasi ketidakhadiran Muhammad Fahmi, koordinator staf khusus (stafsus) Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, saat dipanggil penyidik sebagai saksi, Selasa (30/3).

Hari ini, tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi dari pihak swasta. Ketiga saksi tersebut yakni, Eka Novianti, Nenden Desi Siti Nurjanah dan Siti Mutia. Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, terhadap Andi Sudirman Sulaiman, tim penyidik mencecar Andi yang juga Plt Gubernur Sulsel ini berkaitan dengan berbagai proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Sulsel.

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga pelaksana tugas Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman mengaku diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar proyek strategis serta internal prosedur pemerintahan.

Andi diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 yang menjerat Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah.

Pemeriksaan Andi Sudirman Sulaiman dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah (NA).

Selain Nurdin Abdullah, tim penyidik juga memperpanjang penahanan dua tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Pendalaman tersebut diketahui saat tim penyidik memeriksa pihak swasta bernama Kiki Suryani.

Mereka adalah Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda. Mereka akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat.

KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Hari ini, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka adalah Herman Parudani, Masar, Hizar, Suhasril, A. Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.

Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan perincian pada tanggal 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengklaim uang miliaran rupiah yang diamankan penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi di Sulsel beberapa waktu lalu, merupakan uang bantuan masjid.

Gubernur Sulsel Jalani Pemeriksaan Perdana Pascaditahan KPK. Nurdin Abdullah akan menjalani pemeriksaan perdana pascaditahan terkait dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang-jasa pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel 2020-2021.

Para tersangka dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya.

Rumah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dibanjiri dengan karangan bunga, usai ditangkap KPK.

Enam lokasi itu adalah Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rumah Dinas Sekdis PUTR Sulsel, rumah pribadi Nurdin Abdullah, Kantor Dinas PUTR Sulsel, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sulsel dan rumah pribadi Agung Sucipto.

Sejumlah uang itu disita setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi selama dua hari secara berturut-turut sejak Senin (1/3) hingga Selasa (2/3) kemarin.

Karangan bunga itu berisi doa, harapan dan dukungan kepada Nurdin Abdullah. Bahkan ada yang meminta agar eks Bupati Bantaeng itu segera dipulangkan, lepas dari tangan KPK.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman memastikan program pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan tetap berjalan. Andi menegaskan penangkapan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh KPK tak menghambat proses pembangunan.