kuhap

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2026. Perkara lama tetap pakai aturan lama, transisi didukung puluhan regulasi turunan.

Diharapkan bahwa dengan adanya KUHP-KUHAP yang baru, keadilan yang lebih baik dapat tercapai dalam sistem hukum kita.

Serikat Pengacara Indonesia (SPI) menegaskan Peran Advokat SPI sangat krusial dalam menjamin keadilan. Bagaimana mereka mewujudkannya di tengah dinamika hukum?

Tidak usah menunggu 30 hari ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

Hal berbeda jika Presiden Prabowo Subianto berpendapat lain dan mengeluarkan Perppu. Ia mengaku hal tersebut merupakan wewenang presiden.

DPR resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menjadi Undang-undang.

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).

Ketentuan yang benar adalah dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di UU.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

Ia berpendapat bahwa kasus Roy Suryo bisa diselesaikan dengan pendekatan restorative justice jika merujuk pada KUHAP yang terbaru.

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi sejumlah pasal dalam Revisi KUHAP yang masih kontroversial.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti krusialnya Penyempurnaan KUHAP agar adaptif terhadap dinamika masyarakat dan ilmu hukum, demi penegakan hukum yang transparan dan adil.

Anggota fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, menyoroti soal masalah penangkapan yang diatur dalam KUHAP lama

Saat ini para tersangka yang ditahan oleh kepolisian maupun kejaksaan menggunakan dasar hukum KUHAP lama yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi KUHAP juga telah dilakukan dan dinilai cukup.

Komisi III DPR menggelar rapat membahas RUU KUHAP dengan perhimpunan advokat dan perwakilan mahasiswa.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Peradi mengusulkan soal penyadapan dan keterangan ahli dihapus dari KUHAP.

Pembahasan RUU KUHAP yang baru juga dipandang cukup relevan

Meskipun KUHAP yang ada saat ini memiliki kekurangan, namun dinilai lebih baik dibandingkan dengan KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981.