kuhap

Polda Gorontalo menggelar Cerdas Cermat KUHP KUHAP sebagai terobosan baru dalam rangka HUT ke-80 Bhayangkara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum personel demi pelayanan prima kepada masyarakat.

Rektor Unja Prof Helmi menegaskan bahwa Hukum Adat dalam KUHP dan KUHAP baru semakin memperjelas sistem hukum adat, khususnya konsep keadilan restoratif yang berakar pada kearifan lokal.

Praktisi hukum Dhifla Wiyani menegaskan badan hukum dapat menjadi subjek dalam tindak pidana korporasi, serta memaparkan mekanisme keadilan restoratif dan DPA yang relevan untuk kasus tersebut.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang mulai menerapkan mekanisme *plea bargaining* untuk mempercepat penanganan perkara pidana, sebuah langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih efektif dan humanis. Simak detail penerapannya!

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, memicu perhatian publik terhadap kasus korupsi kuota haji yang menjeratnya.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa KUHP Baru dan reformasi KUHAP menandai era baru sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

BPOM libatkan praktisi hukum dari Polri, Kejaksaan, dan akademisi untuk menyamakan pemahaman penegakan hukum obat dan makanan. Langkah ini krusial terkait pemberlakuan KUHP-KUHAP terbaru demi perlindungan masyarakat.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jatim dalam mendukung Reformasi Polri, menjamin implementasi KUHP dan KUHAP yang profesional serta berkeadilan.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat sinergi penegakan hukum bersama Kejaksaan Negeri setempat, memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal dan berkeadilan di wilayahnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partai berkomitmen penuh mendukung reformasi hukum, memastikan penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan tidak menjadi instrumen kekuasaan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan pembentukan lebih dari 76 ribu Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 32 provinsi, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menegaskan KUHP Indonesia berlaku universal, namun menyoroti tiga isu krusial seperti delik politik, defamation, dan kesusilaan yang memiliki interpretasi berbeda di setiap daerah, memicu rasa penasaran pembaca.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan meninjau isu pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait kritik dalam pertunjukan "Mens Rea", menyusul dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam.

Lewat dalih keadaan mendesak, penyidik diberi kewenangan luas untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan hingga pemblokiran.

Ketua LPSK Achmadi menyatakan perlindungan saksi korban KUHP baru membawa perubahan fundamental dan lebih rinci, namun tantangan terkait kasus narkotika masih perlu diantisipasi.