Larangan Merokok

"Hak asasi itu jantung kita berdenyut, bebas menghirup oksigen. Merokok itu perilaku menyimpang akibat adiksi nikotin."

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi UU Kesehatan berdampak serius bagi pengelolaan gedung perkantoran.

Hal ini adalah implikasi putusan MK yang memberikan kepastian hukum dalam penjelasan pasal 115 ayat (1) UU Kesehatan.

Sebagai legislator, anggota DPR juga sudah seharusnya menaati peraturan yang mereka buat sendiri.

"Kalau larangan ini betul-betul ditegakkan, anggota DPR akan ditindak lebih tegas," ujar Fahri Hamzah.

Itu Tatib DPR dilarang merokok bila sedang rapat dalam ruangan, tetapi tentu petugas tidak berani menegur anggota DPR.

"Ini anjuran, lihat saja nanti sanksinya. Ini anjuran dari Depkes," ujar Sekjen DPR Nining Indra Shaleh.

Lalu apa sanksi bagi anggota DPR yang merokok. "Coba tanya ke Sekjen DPR, aturan bukan kami yang buat," ujar Marzuki.

"Selama ini imbauan-imbauan saja yang kita lihat kesadaran manusia belum bagus. Harus diciptakan efek jera," ujar Teguh.

"Sekali lagi menurut saya ini tugas dari pimpinan dewan dan BK agar peraturan tersebut ditegakkan," ujar Hadjriyanto.

"Kalau ada Pamdal yang menegur, ya kita tidak boleh marah, apalagi banting asbak," ujar Viva Yoga.

pelarangan rokok tersebut seharusnya diganti dengan pelarang korupsi, dan pemakaian obat-obatan terlarang.

Stiker itu bertulis 'Kawasan Tanpa Rokok (UU Kesehatan No 36 Tahun 2009) Terima Kasih Untuk Tidak Merokok.'