LKPP

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya akan terus melakukan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seperti dalam belanja alat kesehatan, alat pertanian, dan sebagainya.

Anas mengatakan, produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25%. Dengan konsolidasi ini juga bisa menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan overspesifikasi.

Misbakhun menyatakan, kasus-kasus korupsi di birokrasi selama ini didominasi sektor pengadaan barang dan jasa.

Tak hanya itu saja, perubahan kebijakan belanja pemerintah lainnya yaitu pro terhadap UMKM dan koperasi. Di mana 40 persen belanja untuk UMK koperasi, dan UMK Koperasi tak diutang karena ada kartu kredit pemerintah.

Di sisi lain, nanti pembeli di dinas atau di Kementerian / Lembaga akan teliti juga dalam membeli barang melalui e-katalog LKPP. Bahkan, saat ini kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengelola e-katalog lokal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, target 1 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bisa terlaksana tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lebih terbuka. Alasannya dalam pengadaan barang dan jasa lebih banyak barang impor yang masuk dalam daftar.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta, agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lebih terbuka. Alasannya, dalam pengadaan barang dan jasa, lebih banyak barang impor yang masuk dalam daftar.

"Ini sudah tanggal 18 November masih ada yang proses konstruksi, ini kontruksi masih dalam proses Rp40 triliun, dan pengerjaannya kapan? tinggal sebulan Ingat tanggal 22 Desember kita dah tutup dan masuk ke libur panjang akhir tahun," ucap Jokowi.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mencatat hingga November 2020 dari total 617 Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah sudah dibentuk 489 Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).

Dia meminta pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah didorong untuk berkontrak dengan UMKM dalam paket pengadaan yang nilainya lebih kecil atau sama dengan Rp2,5 miliar.

Dia menjelaskan, dari Rp289,34 triliun itu yang sudah selesai tender sebesar Rp228,76 triliun dan yang masih dalam proses sebesar Rp60,58 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada temuan dalam laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Agung menekankan bahwa opini di satu tahun bukanlah jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya.

Berikutnya, besaran pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) secara rinci untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) senilai Rp2,281 triliun dan dukungan manajemen senilai Rp2,996 triliun.

Bisa menjadi tanda tanya besar bila ada pemerintah daerah maupun kementerian tidak melakukan pembelian di e-katalog milik LKPP.

Presiden Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), untuk memberi kemudahan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Presiden Jokowi meluapkan kekesalannya terhadap pelaksanaan e-Tendering Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) yang belum rampung. Pada November 2019, memang ada Rp31,7 triliun tender konstruksi. Idealnya lelang konstruksi dilakukan pada Januari 2019.

Kepala LKPP, Roni Susanto mengatakan, pembentukan e-katalog sebagai upaya implementasi dari aksi pencegahan korupsi. KPK, LKPP bersama kementerian berkomitmen untuk proses pengadaan ke depannya akan berjalan lebih baik, efisien dan sebagainya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, mengatakan pemerintah dapat menjadikan Amazon sebagai contoh perusahaan yang baik dalam pengelolaan barang dan jasa. Secara sistem, menurutnya, perusahaan milik miliarder Jeff Bezos tersebut telah teruji terkoordinasi secara baik.

Misbakhun mengatakan, harus ada perhatian khusus dalam pengalokasian anggaran bagi LKPP pada APBN 2019. Legislator Golkar itu menegaskan, LKPP punya peran signifikan untuk mewujudkan proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintah bersih dari korupsi.