Luhut Panjaitan

Kasus utang Jusuf Hamka meraih perhatian Presiden Jokowi. Selanjutnya, suasana panas saat pemeriksaan saksi sidang Haris Azhar dan Fatia. Sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia berlangsung panas. Sejak awal persidangan, suasana sudah memanas.

Sidang kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan dua terdakwa yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (12/6). Agenda sidang yakni pemeriksaan saksi.

Sidang kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan dua terdakwa yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (12/6). 

Sidang kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan dua terdakwa yakni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (12/6). Agenda sidang yakni pemeriksaan saksi.

Singgih mengatakan, Luhut sempat marah saat melihat judul video mengaitkan dirinya dengan operasi Intan Jaya Papua untuk kepetingan ekonomi pribadinya.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti membantah telah mencemarkan nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan atas sebuah video yang diunggah di kanal Youtube aktivis HAM Haris Azhar.

Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sempat meradang saat sidang kasus dugaan pencemaran nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6). Momen itu terjadi ketika majelis hakim menyebut suara kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti seperti perempuan.

Pernyataan Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana di sidang Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menuai protes keras dari kuasa hukum terdakwa. Gede dianggap telah melontarkan kalimat bernada seksis karena menyebut suara salah seorang kuasa hukum seperti perempuan.

Luhut Panjaitan berencana mengaudit seluruh LSM di Indonesia, terkhusus dari mana sumber dana kegiatan para LSM tersebut. Luhut menilai banyak LSM menggunakan dana untuk kegiatan tidak jelas. Luhut curiga ada campur tangan asing melalui LSM di Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada Kamis (8/6). Dalam persidangan, Luhut tampak emosi saat ditanya oleh kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum.

Luhut Panjaitan menjadi saksi dalam persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia. Di depan hakim, Luhut curhat dengan nada tinggi. Dirinya disebut penjahat.

Luhut mengaku akan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule sebagai tim pengawas. Sebab dia tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sorotan usai bicara soal proposal damai agar ukraina- rusia mengakhiri perang. Presiden Jokowi menyatakan pendapat perdamaian Ukraina dan Rusia merupakan inisiatif Prabowo. Kepala negara bahkan berencana memanggil prabowo. Namun, Jokowi akhirnya bertemu dengan Prabowo.

Dia tak memungkiri produk dalam negeri sudah 100 persen berkualitas. Bahkan saat diuji coba oleh Presiden Jokowi, kereta LRT melesat sampai 30 cm. Namun saat ini sudah dilakukan perbaikan dan sudah bisa dioperasikan.

Luhut menjelaskan, saat ini pemasangan alat pencegah kebisingan (sound barrier) sudah hampir selesai. Alat ini berfungsi menghalau emisi suara yang dihasilkan dari kereta yang berjalan dengan kecepatan tinggi.

Terdakwa dalam perkara ini adalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Menurut Luhut, langkah audit untuk mengetahui sumber dana yang didapatkan LSM.

Luhut mengungkap alasannya yang baru menghadiri persidangan pada hari ini. Sebab Luhut mengaku sebelumnya mendampingi Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Fatia saat menghadiri sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Luhut Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6).

Menurut Luhut, kasus dugaan pencemaran namanya yang tengah bergulir di persidangan harus menjadi pembelajaran masyarakat.