Mahfud MD

Mahfud MD angkat bicara soal nominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Mahfud yakin Jokowi tidak akan tersandung kasus hukum karena laporan OCCRP

Mahfud menilai hal ini karena Prabowo yang baru dilantik beberapa bulan ini, diplomasi luar negerinya bagus dan menunjol.

Hotman menceritakan keberhasilannya membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Mahfud juga melihat banyaknya kader HMI yang duduk di kabinet di berbagai kementerian

Mahfud MD memberikan kritik keras terhadap tindakan Hakim Eko Aryanto dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang menangani kasus Harvey Moeis.

Menurut Mahfud, Prabowo sudah memiliki modal sosial politik.

"Mana ada korupsi diselesaikan secara damai. Itu korupsi baru, namanya kolusi," kata Mahfud

"Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan sebagainya," kata Habiburokhman

Mahfud menilai vonis tersebut sangan ringan, sebab kasus yang menjerat suami dari Sandra Dewi itu merugikan negara hingga Rp300 triliun

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons kritik Mahfud MD terhadap ide Presiden Prabowo Subianto ingin memaafkan koruptor

Wacana itu menuai kritik banyak pihak. Termasuk Mantan Menko Polhukam Mahfud Md

Menurut Habiburokhman, subtansi dari perkataan Prabowo ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian uang negara.

Harvey Moeis divonis 6 tahun 6 bulan penjara meski dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan TPPU.

Beredar kabar disertai foto dengan narasi berikut "Prabowo lantik jadi Jaksa Agung! Aturan memiskinkan dan hukum mati koruptor langsung di-sahkan!".

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md menghargai pernyataan Prabowo. Namun dia heran jika koruptor kelas kakap dimaafkan lalu mengembalikan uang

Mahfud MD menanggapi wacana pembebasan koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya ke negeara.

Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan akan memaafkan para koruptor jika mereka bertobat dan mau mengembalikan hasil kejahatannya

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon wacana pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Inayah yang kerap tampil nyentrik ini tajam membahas sejumlah kejadian yang menjadi sorotan publik.