Menag Fachrul Razi

Dia menjelaskan, jika masih ada masalah pada beberapa poin AD/ART bisa diskusikan lebih lanjut dengan FPI. Sehingga poin yang dipermasalahkan bisa ditemukan penyelesaiannya.

Menteri Agama Jenderal TNI (Purnawirawan) Fachrul Razi menyebut perpecahan umat dengan mengatasnamakan agama berpotensi terjadi. Oleh karena itu, pihaknya fokus melakukan moderasi mengenai cara para penganut dalam beragama.

Penulisan ulang buku tersebut juga mengacu aturan baru dengan mewajibkan penafsihan, dan pengesahan diotentifikasi sepenuhnya oleh Kementerian Agama. Sebab diketahui otoritas tersebut dipegang penuh oleh Kementerian Pendidikan.

Pospenas 2019 Melombakan 6 Cabang Olahraga dan Stand Up Comedy. Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan peran pondok pesantren terus diperlukan di lintas zaman. Khususnya, kata dia, menangkal segala bentuk ancaman budaya.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menginginkan agar para penceramah memberikan ceramah yang menyejukkan dan merangkul segala lapisan masyarakat. Ia enggan melabeli ada penceramah radikal, hanya saja, ada mengaku ada beberapa penceramah dianggap tidak bisa memilah penggunaan diksi, konteks serta lingkup ceramah.

Dia menjelaskan, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadikan masalah radikalisme sebagai fokus utama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya kesepakatan 11 menteri dan lembaga tentang upaya menangkal radikalisme.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sedang mencari jalan keluar terkait kasus First Travel atas keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyita aset untuk negara. Keputusan Pengadilan yang sudah inkracht diakui membuat Menag kesulitan untuk menemukan jalan keluar kasus tersebut.

Fachrul Razi menyampaikan, sejumlah ciri orang yang terpapar radikalisme seharusnya jauh dari seorang abdi negara. Sebagai contoh, di antaranya adalah orang yang dengan mudah menyebut orang lain sesat, sementara dirinya paling benar.

Ia juga menyinggung bagaimana kuatnya prinsip Rasulullah selama hidupnya. Rasul selalu berani menunjukkan kebenaran, walaupun ia kerap mengalami cemoohan dan hinaan. Prinsip ini layak diteladani oleh para pemimpin di dunia.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Arskal Salim meninjau progres penertiban lahan milik Kementerian Agama untuk pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Kamis (14/11).

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan sudah ada tim untuk merombak buku pelajaran agama Islam. Sementara mengenai penghapusan sejarah khilafah masih terus dikaji.

Fachrul mengaku tak bisa menjamin setiap acara keagamaan yang digelar tak akan mendapat penolakan. Kendati begitu, dia memastikan akan mencoba untuk menjembatani masalah-masalah keagamaan dengan cara musyawarah.

"Jadi menunjukan minatnya pemahaman-pemahaman agama mencari pengetahuan di medsos luar biasa tingginya," ucap dia.

Rakornas Indonesia Maju, Menag Fachrul Razi Bahas Sumber Daya Manusia. Dalam diskusi Panel III Menag Fachrul Razi, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhaktiitu membahas pembangunan sumber daya manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan imbauan agar para pejabat atau siapapun, tidak mengucapkan salam atau kalimat pembuka dari semua agama saat acara resmi.

Menteri Agama, Fachrul Razi, menjelaskan ada tim yang dibentuk menangani hal itu. Rencananya, perombakan buku agama dimulai dari literatur yang digunakan di kelas 1 SD hingga 12 SMA. Seperti apa kontennya, masih dalam pembahasan.

Buya secara hati-hati menilai tentang penggunaan cadar dan celana cingkrang di Indonesia. Menurut Buya Syafii Indonesia memiliki kultur dan tradisi sendiri dalam berpakaian. "Kita kan sudah punya kultur sendiri tradisi sendiri. Ndak usah tiru orang lainlah," kata Buya Syafii.

Menteri Agama Fachrul Razi kembali mendapat kritikan terkait ucapannya

"Saya juga ingin, kami semua ingin mengatakan nggak ada radikalisme itu, nggak usah dikhawatirkan itu. Tapi, kan kita setiap hari ada di Masjid, kita dengarkan, kita lihat bagaimana audience menyikapi," kata Fachrul di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (7/11).

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perpres bertanggal 18 Oktober 2019 itu berisi salah satunya menghidupkan kembali posisi wakil panglima TNI.