Menag Fachrul Razi

Komisi VIII DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi pada Kamis (7/10). Dalam rapat itu juga akan dibahas usulan Menag soal larangan orang bercadar masuk instansi pemerintahan.

Pemerintah hingga kini belum menerbitkan perpanjangan izin atau surat keterangan terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI). Mendagri Tito Karnavian mengaku masih menunggu rekomendasi dari Kemenag.

"Daripada ngurusin yang tampak mending Menag itu ngurusin yang subtansial saja deh," kata Yaqult

Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Wacana tersebut masih dalam kajian. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mendukung rencana tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap instansi dalam pemerintahan punya aturan tersendiri dalam berbusana. Hingga kini belum ada pembahasan dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penggunaan atau pelarangan bercadar di instansi pemerintahan.

Menurut Muhammadiyah, wacana kebijakan Menteri Agama tidak ada yang salah. Kebijakan tersebut harus dilihat sebagai usaha pembinaan pegawai dan membangun relasi sosial yang lebih baik.

"Namanya seragam harus ada kepastian ya, tidak boleh ada hak-hak eksklusif tertentu, sepanjang itu masih bisa ditoleransi," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan melarang menggunakan niqab atau cadar masuk instansi pemerintah. Namun dia menegaskan wacana itu masih dalam kajian Kementerian Agama (Kemenag). Dia menyebut, wacana mempertimbangkan melarang penggunaan cadar karena faktor keamanan.

Menteri Agama Fachrul Razi menceritakan pengalamannya membentak salah satu pegawai instansi BUMN. Alasannya karena tak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain soal lagu Indonesia Raya, Menag Fachrul juga mengkritik penggunaan celana cingkrang di lingkup pemerintahan.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menyebut pemakaian cadar atau tidak bukan menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Bahkan menurut dia, tidak ada ayat yang mewajibkan penggunaan cadar.

Petunjuknya, kata dia, hanya mengundang tokoh nasional yang berlatar belakang santri.

Setelah dilantik menjadi Menteri Agama oleh Presiden Jokowi Rabu (23/10) lalu, Fachrul Razi untuk pertama kali salat Jumat di Masjid Istiqlal. Usai salat, mantan Wakil Panglima TNI itu kembali mengatakan, dirinya adalah menteri agama Indonesia, bukan hanya menteri agama Islam.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengatakan terdapat persoalan historis yang terabaikan dalam penunjukan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim oleh Presiden Jokowi.

Ternyata menteri agama dari kalangan militer bukan hanya di era Presiden Jokowi. Di era Presiden Soeharto tercatat dua kali menteri agama dari kalangan militer.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi tetap menyadari peran NU di NKRI cukup besar. Namun menurutnya ada alasan tersendiri dari Jokowi kenapa memilih figur berlatar belakang militer.

"Kami percaya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akan menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya

Penunjukan Fachrul Razi sebagai menteri agama oleh Presiden Jokowi rupanya memunculkan pro dan kontra. Penyebabnya, Fachrul berlatar belakang militer dan bukan tokoh organisasi keagamaan seperti menag sebelumnya.

MUI juga mendukung Menag Fachrul Razi melanjutkan proses sertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap sehingga ke depan juga berlaku untuk semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Aturan sertifikasi produk halal itu tertuang dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 67 ayat 1 Tahun 2014 Nomor 33.