Menag Fachrul Razi

Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan panduan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

Menag Fachrul juga diminta memperbaiki koordinasi dan sinergi dalam bermitra dengan Komisi VIII DPR.

Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, melakukan interupsi. Ace mengatakan, memang dalam undang-undang tidak dijelaskan secara khusus mengenai penundaan atau pembatalan haji. Maka itu, seharusnya diputuskan secara konsensus dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah.

"Kami tidak asal aja, kami minta pendapat hukumnya secara tertulis," pungkasnya.

"Proses pengembalian setoran pelunasan sudah berlangsung sejak 3 juni 2020," ujar Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Kamis (18/6).

Politisi PDIP ini meminta agar Menag mengecek kesiapan di daerah merespon sistem ini. "Kalau tidak sesuai, nanti ada lagi keributannya, ada persoalan lagi. Atau pengembaliannya jangan sampai ada pemotongan," jelas Diah.

"Kami perlu segera memberikan kepastian kepada jemaah haji sudah menunggu-nunggu pengumuman," ujar Fachrul dalam rapat kerja di Gedung DPR, Kamis (18/6).

Yandri meminta Menag Fachrul tak mengulang hal tersebut di masa depan. Yandri menyarankan Menag Fachrul membaca UU MD3 mengenai rapat kerja dan implikasinya.

Dari total 7.272 JCH di Sulsel tersebar pada 24 kabupaten kota yang batal berangkat berhaji, jumlah terbanyak berasal dari kota Makassar yakni 1.127 orang, disusul Kabupaten Gowa sebanyak 597 orang, dan Kabupaten Bulukumba berjumlah 403 orang.

Klaim Menag Fachrul Razi tarik ucapannya soal pembatalan haji 2020 tidak bener. Faktanya, keputusan pembatalan keberangkatan jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji 1441H/2020M itu sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020.

Permintaan presiden, menurut Fachrul, terus diupayakan pihaknya dengan memundurkan deadline pengumuman haji.

Terkait kemungkinan Arab Saudi memberikan izin pelaksanaan haji dalam waktu dekat, Fachrul menyebut tetap saja jamaah haji tidak bisa berangkat karena waktu yang sangat sedikit ditambah kewajiban adanya karantina.

"Risikonya memang terpaksa yang tahun depan bergeser menjadi tahun depannya lagi, begitu," ucapnya.

Menag meminta masyarakat tidak termakan hoaks yang menyebut dana jamaah disalahgunakan.

Menag menyatakan Presiden Jokowi justru memberi arahan agar keputusan diambil tidak terburu-buru dan diundur dari akhir Mei menjadi awal Juni.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menuturkan hal itu menandakan bahwa pemerintah hendak memberikan sinyal kuat di kancah dunia internasional, bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia adalah negara yang berdaulat penuh.

Politikus PDIP ini mengungkapkan, DPR mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas haji pada Kamis, 4 Juni 2020. Seharusnya keputusan untuk menetapkan pembatalan atau tidak dilakukan setelah duduk bersama.

Sebanyak 510 calon jemaah haji (Calhaj) asal Solo dipastikan tak bisa berangkat ke Tanah Suci. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solo, Suyono mengaku masih menunggu surat resmi dari Kemenag RI.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR, haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah.

Kementerian Agama memastikan biaya haji yang sudah disetor akan disimpan dan dikelola oleh badan pengelolaan keuangan haji. Nilai manfaat haji akan diberikan kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan kloter pertama haji 1442 H atau tahun 2021.